Search

Raffi Ahmad Terancam Mundur dari Jabatan Utusan Presiden? Jawabannya Kini Bergantung pada Prabowo

Nama Raffi Ahmad kembali menjadi sorotan publik setelah muncul desakan agar dirinya mundur dari jabatan Utusan Khusus Presiden Bidang Pembinaan Generasi Muda dan Pekerja Seni.

Desakan tersebut mencuat setelah Indonesia Corruption Watch (ICW) mengungkap adanya kontrak senilai Rp14,69 miliar antara dua kementerian dan perusahaan yang terafiliasi dengan Raffi Ahmad.

Menanggapi polemik tersebut, Raffi akhirnya angkat bicara dan menyatakan bahwa dirinya siap mengikuti keputusan Presiden Prabowo Subianto terkait kelanjutan jabatannya.

Pernyataan itu disampaikan Raffi dalam konferensi pers bersama rekan-rekannya di The Dudas Minus One, yakni Ariel, Desta, dan Gading Marten, di Jakarta, Senin (16/11/2026).

Ia menegaskan bahwa posisi utusan khusus merupakan amanah yang harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab. Raffi juga mengakui masih banyak hal yang perlu dipelajari selama mengemban tugas tersebut.

Polemik Kontrak Rp14,69 Miliar dan Desakan Mundur

Raffi tidak menampik bahwa polemik yang berkembang menjadi perhatian serius. Ia meminta masyarakat memberikan kesempatan kepadanya untuk terus memperbaiki diri sekaligus memastikan bahwa dirinya tidak akan menghindari tanggung jawab.

Ia juga menyatakan terbuka terhadap kritik maupun saran sebagai bahan evaluasi dalam menjalankan amanah dari pemerintah.

Sebelum konferensi pers, Raffi lebih dahulu menyampaikan permintaan maaf melalui video di akun Instagram resmi Utusan Khusus Presiden.

Dalam kesempatan tersebut, ia menjanjikan bantuan sebesar Rp15 miliar untuk korban bencana di Pidie Jaya dan Gayo Lues, Aceh.

Dana itu berasal dari uang pribadinya serta seluruh honor Ariel, Desta, dan Gading dari kerja sama dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).

Raffi juga menyatakan kesiapannya menjalani pemeriksaan oleh inspektorat, BPKP, maupun BPK. Ia menegaskan dana bantuan tersebut akan disalurkan langsung kepada korban bencana, bukan disetorkan ke kas negara.

ICW dan Tirta Soroti Potensi Konflik Kepentingan

Desakan agar Raffi mempertimbangkan pengunduran diri juga datang dari dokter sekaligus influencer Tirta Mandira Hudhi.

Melalui media sosial pada 10–11 November 2026, Tirta menilai mundur dari jabatan utusan khusus bisa menjadi pilihan untuk menghindari potensi konflik kepentingan.

Meski demikian, ia tidak mempermasalahkan pemerintah menggunakan jasa influencer selama proses pengadaan dilakukan secara transparan dan tidak melibatkan konflik kepentingan.

ICW turut meminta Presiden Prabowo membuat aturan yang melarang perusahaan milik pejabat yang diangkatnya menerima kontrak pemerintah selama pejabat tersebut masih menjabat.

Organisasi antikorupsi itu juga meminta Raffi membuka informasi mengenai kepemilikan dan perannya dalam perusahaan penerima kontrak, termasuk mekanisme pencegahan konflik kepentingan.

Berdasarkan dokumen perusahaan yang dikutip ICW, sebanyak 99,1 persen saham PT Rans Animasi Indonesia dimiliki PT RANS Entertainment Indonesia Tbk.

Raffi disebut sebagai pemegang saham mayoritas di perusahaan tersebut, sekaligus memiliki langsung 0,9 persen saham Rans Animasi dan menjabat sebagai komisaris.

Delapan Paket Kontrak Jadi Sorotan, KPK Turut Mempelajari

Kontrak yang dipersoalkan ICW terdiri atas delapan paket pengadaan dengan nilai keseluruhan Rp14.696.955.002 sepanjang 2024–2026. Lima paket berasal dari Kemendikbudristek pada 2024, sebelum Raffi dilantik sebagai utusan khusus presiden.

Sementara itu, tiga paket lainnya berasal dari KKP dengan nilai sekitar Rp10,8 miliar pada 2025–2026, ketika Raffi sudah menduduki jabatan tersebut.

Bagian inilah yang kemudian menjadi perhatian publik karena berkaitan dengan kemungkinan konflik kepentingan antara jabatan publik dan aktivitas bisnis.

Polemik ini juga bukan kali pertama nama Raffi muncul dalam isu yang berkaitan dengan dugaan persoalan hukum. Pada Juni 2026, namanya sempat disebut dalam persidangan perkara suap importasi PT Blueray Cargo di Bea Cukai.

Pelaksana Tugas Direktur Penyidikan KPK Achmad Taufik Husein ketika itu menyebut terdapat fakta mengenai Raffi yang “menitip”, tetapi penyidik tidak menemukan keterkaitan dengan perkara tersebut dan tidak memanggilnya.

Raffi sendiri membantah pernah melakukan transaksi dengan pihak Blueray.

Raffi dilantik pada 22 Oktober 2024 melalui keputusan presiden sehingga pengangkatan maupun pemberhentiannya menjadi kewenangan Presiden.

Hingga berita ini ditulis, belum ada tanggapan Istana yang dimuat media terkait desakan pengunduran dirinya, sementara KPK masih mempelajari temuan ICW untuk melihat kemungkinan adanya unsur tindak pidana korupsi.

Statement:

Raffi Ahmad

“Kalau untuk masalah ini saya pasti akan ikut arahan Pak Presiden bagaimana baiknya.”

“Tapi berilah saya kesempatan karena menjadi di sini tidak mudah. Saya juga terus belajar, belajar, dan belajar.”

Dr. Tirta

“Kalau kamu mundur dari jabatan Utusan Presiden, kayaknya kamu akan hidup lebih tenang.” 

Achmad Taufik Husein, Pelaksana Tugas Direktur Penyidikan KPK 

“Saya tidak ada nomor telepon mereka, tidak pernah terima kiriman apa pun.” 

3 Poin Penting:

  • Raffi Ahmad menunggu arahan Prabowo: Ia menyatakan siap mengikuti keputusan Presiden terkait desakan pengunduran dirinya sebagai Utusan Khusus Presiden.
  • Kontrak Rp14,69 miliar menjadi sorotan: ICW mengungkap delapan paket pengadaan dari dua kementerian, termasuk tiga paket KKP senilai Rp10,8 miliar ketika Raffi sudah menjabat.
  • Pemeriksaan dan transparansi menjadi tuntutan: Raffi menyatakan siap diperiksa, sedangkan KPK masih mempelajari temuan ICW terkait kemungkinan unsur tindak pidana korupsi.
Bagikan artikel:

Artikel Terkait

Kategori

PODCAST