PT Rans Entertainment Indonesia Tbk. (RANS) akhirnya memberikan penjelasan terkait temuan Indonesia Corruption Watch (ICW) mengenai pengadaan jasa influencer di sejumlah kementerian.
Sorotan tersebut berkaitan dengan kerja sama Kementerian Kebudayaan (Kemenbud) dan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dengan PT Rans Animasi Indonesia (RAI) serta RANS.
Isu ini menjadi perhatian publik karena menyangkut penggunaan anggaran pemerintah untuk kegiatan promosi melalui influencer. Di tengah meningkatnya pengawasan terhadap belanja negara, transparansi dan kewajaran biaya menjadi dua hal yang kini dipertanyakan.
Mengutip keterbukaan informasi Bursa Efek Indonesia (BEI), manajemen RANS menegaskan bahwa seluruh kerja sama dengan instansi pemerintah maupun organisasi lainnya dilakukan secara profesional dan mengikuti prosedur pengadaan yang berlaku.
Perseroan menyebut proses tersebut mengacu pada ketentuan perundang-undangan, termasuk melalui platform Inaproc.id maupun e-catalogue.com yang dapat diakses masyarakat.
Manajemen juga memastikan setiap proyek melewati persyaratan administratif, teknis, dan komersial sesuai ketentuan masing-masing instansi.
Dengan penjelasan ini, RANS ingin menegaskan bahwa keterlibatannya dalam proyek pemerintah bukan dilakukan melalui proses yang tertutup.
RANS Jelaskan Tujuan Kerja Sama dengan Kemenbud dan KKP
Dalam keterangannya, RANS menjelaskan bahwa kolaborasi dengan Kemenbud bertujuan mempromosikan museum-museum di Indonesia melalui konten kreatif, menarik, dan interaktif.
Sementara itu, kerja sama dengan KKP diarahkan untuk memberikan edukasi mengenai potensi sumber daya kelautan dan industri perikanan sebagai salah satu penopang perekonomian nasional.
Artinya, proyek tersebut diklaim tidak hanya berorientasi pada publikasi di media sosial, tetapi juga membawa pesan edukasi kepada masyarakat melalui pendekatan hiburan digital.
Salah satu proyek yang turut disorot adalah kolaborasi dengan The Dudas-1. RANS menyebut konten tersebut dikemas melalui konsep perjalanan dan touring yang mengangkat sejumlah potensi ekonomi daerah.
Materinya mencakup budidaya ikan nila di Karawang, pengembangan kampung nelayan, Salt Industry Centre di Rote Ndao, hingga fasilitas pendukung aktivitas nelayan seperti cold storage dan pabrik es di Cemaga Utara, Natuna.
Melalui konsep tersebut, RANS mengklaim ingin memperkenalkan potensi sektor kelautan dan perikanan kepada audiens yang lebih luas dengan cara yang lebih dekat dengan kehidupan sehari-hari.
Nilai Kontrak Rp14,69 Miliar dan Ratusan Output Konten
Persoalan nilai kontrak menjadi salah satu bagian yang paling menarik perhatian. Manajemen RANS mengungkapkan bahwa total nilai empat campaign bersama Kemenbud dan KKP mencapai Rp14.696.955.002.
Rinciannya terdiri dari satu campaign promosi museum bersama Kemenbud senilai Rp3.900.000.002 serta tiga campaign bersama KKP dengan nilai Rp10.796.955.000.
Perseroan menyatakan bahwa penetapan harga mengacu pada commercial rate card yang juga digunakan untuk klien lainnya, dengan mempertimbangkan cakupan pekerjaan, jenis layanan, jumlah konten, lokasi, kompleksitas produksi, hingga hasil pekerjaan yang disepakati.
RANS juga membantah anggapan bahwa nilai kontrak tersebut hanya merupakan biaya untuk mengunggah konten di media sosial.
Menurut manajemen, anggaran mencakup berbagai kebutuhan produksi dan pelaksanaan kegiatan, mulai dari biaya perjalanan, logistik, kehadiran influencer dalam acara, program off-air, hingga aktivitas promosi lainnya.
Selama pelaksanaan, empat campaign tersebut diklaim menghasilkan lebih dari 150 output, dengan lebih dari 120 output berasal dari tiga campaign KKP dan lebih dari 25 output dari promosi museum Kemenbud.
Secara kumulatif, seluruh campaign juga disebut berhasil mencatat lebih dari 52,6 juta views di berbagai kanal digital.
RANS Tanggapi Sorotan Konflik Kepentingan Raffi Ahmad
Selain persoalan nilai kontrak, perhatian publik juga tertuju pada potensi konflik kepentingan karena Raffi Ahmad merupakan pemegang saham mayoritas RANS sekaligus menjabat sebagai Utusan Khusus Presiden (UKP).
Manajemen menyatakan memahami kekhawatiran tersebut, tetapi menegaskan bahwa RANS telah berdiri sejak 2018 dan berkembang melalui ekosistem bisnis berbasis kreator.
Perseroan menyebut jaringan digitalnya telah memiliki lebih dari 140 juta pengikut serta menjalin kerja sama dengan berbagai mitra, baik dari sektor swasta maupun lembaga pemerintah.
Dengan demikian, perusahaan menilai perkembangan bisnisnya tidak semata-mata bergantung pada jabatan publik yang dimiliki Raffi Ahmad.
Manajemen juga menjelaskan bahwa anak usaha dan pengembangan hak kekayaan intelektual (HAKI), termasuk The Dudas-1, telah dirintis sejak pertengahan 2024.
RANS menyebut The Dudas-1 sudah memproduksi sekitar 90 konten sebelum mendapatkan penunjukan dari KKP.
Perseroan menggunakan rekam jejak tersebut untuk menjelaskan bahwa aktivitas bisnis dan pengembangan kontennya telah berjalan sebelum Raffi Ahmad dilantik sebagai Utusan Khusus Presiden pada Oktober 2024 dan sebelum kerja sama dengan kedua kementerian berlangsung.
Meski demikian, penjelasan perusahaan tetap perlu dilihat bersama prinsip transparansi, akuntabilitas, serta pengawasan independen agar penggunaan anggaran publik benar-benar dapat dipertanggungjawabkan.
Statement:
Manajemen RANS
“Dalam setiap proses pengadaan, RANS mengikuti persyaratan administratif, teknis, dan komersial yang ditetapkan oleh instansi terkait, sebagai bagian dari komitmen RANS terhadap tata kelola perusahaan yang baik dan praktik bisnis yang transparan serta akuntabel.”
3 Poin Penting:
-
Total kerja sama mencapai Rp14,69 miliar: Terdiri dari Rp3,9 miliar untuk satu campaign Kemenbud dan sekitar Rp10,79 miliar untuk tiga campaign KKP.
-
RANS mengklaim menghasilkan lebih dari 150 output: Seluruh campaign disebut mencatat lebih dari 52,6 juta views secara kumulatif.
-
Isu konflik kepentingan masih menjadi perhatian: RANS menegaskan bisnisnya telah berkembang sejak 2018 dan The Dudas-1 dirintis sebelum Raffi Ahmad menjabat Utusan Khusus Presiden.
