Rencana Demo Besar-Besaran di Gedung DPR dan Pati Dikabarkan Batal, Tapi Pengamanan Tetap Disiagakan

Rencana aksi demonstrasi besar di Gedung DPR, Jakarta, dan di Pati, Jawa Tengah, pada Senin, 25 Agustus 2025, menjadi sorotan publik. Isu terkait demo ini menyebar luas di media sosial, mulai dari platform X hingga pesan berantai WhatsApp.

Banyak akun dengan ribuan pengikut turut menyebarkan seruan ini, yang menarik perhatian berbagai pihak. Aksi ini direncanakan untuk menyampaikan kritik atas beberapa persoalan, termasuk tunjangan perumahan anggota DPR sebesar Rp50 juta.

Namun, rencana demo yang digagas oleh pihak yang mengatasnamakan ‘Revolusi Rakyat Indonesia’ ini tidak mendapat konfirmasi atau dukungan resmi. Baik dari gerakan mahasiswa maupun aliansi buruh, tidak ada satu pun yang menyatakan akan berpartisipasi.

Minim Dukungan Buruh dan Mahasiswa

Bahkan, tokoh penggerak organisasi buruh, Jumhur Hidayat, secara tegas melarang anggota Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) untuk ikut serta.

Larangan ini didasari oleh ketidakjelasan penanggung jawab serta isu yang hendak dituntut dalam aksi tersebut.

Begitu pula dengan Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) Kerakyatan. Organisasi ini memastikan bahwa tidak ada aksi mahasiswa pada tanggal 25 Agustus, karena mereka telah melakukan aksi serupa pada 21 Agustus 2025.

Hal ini semakin memperjelas bahwa dukungan dari organisasi-organisasi besar yang biasa terlibat dalam aksi demonstrasi tidak ada untuk rencana demo di Jakarta ini.

Inisiator Demo di Pati Damai dengan Bupati

Tak hanya di Jakarta, rencana aksi serupa juga terjadi di Pati, Jawa Tengah. Demo yang semula akan digelar pada 25 Agustus ini merupakan kelanjutan dari aksi sebelumnya yang menuntut Bupati Pati, Sudewo, mundur dari jabatannya.

Tuntutan ini muncul setelah kebijakan kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) hingga 250 persen menuai protes keras dari masyarakat.

Inisiator demo di Pati, Ahmad Husain Hafid, mengumumkan bahwa aksi tersebut dibatalkan. Ia mengaku telah sepakat berdamai dengan Bupati Sudewo.

Keputusan ini diambil karena ia menduga adanya kepentingan politik yang menunggangi aksi tersebut, yang dinilai sudah melenceng dari tuntutan awal.

Foto Husain dan Bupati Sudewo yang tersenyum bersama menjadi bukti kesepakatan damai ini. Bahkan di media sosial beredar keduanya sedang karaokean.

Keputusan pembatalan ini memicu berbagai tuduhan, termasuk bahwa Husain telah menerima imbalan dari Bupati Sudewo.

Namun, ia tidak mempermasalahkan tuduhan tersebut dan justru memuji sang bupati. Menurutnya, Bupati Sudewo telah membuktikan diri sebagai pemimpin yang benar-benar merangkul masyarakat.

Langkah Pengamanan Tetap Disiagakan

Meskipun aksi-aksi tersebut dikabarkan batal, pihak kepolisian tetap mengambil langkah antisipasi. Sebanyak 1.250 personel gabungan disiagakan untuk mengamankan area Gedung DPR/MPR RI, Jakarta.

Kapolres Metro Jakarta Pusat, Kombes Susatyo Purnomo Condro, mengimbau seluruh peserta aksi untuk tetap menjaga ketertiban.

Ia juga mengingatkan agar tidak ada tindakan anarkis seperti membakar ban atau merusak fasilitas umum. Dengan rekayasa lalu lintas yang bersifat situasional, pihak kepolisian meminta pengertian masyarakat untuk menghindari area tersebut demi kelancaran dan keamanan bersama.