Dinamika gerakan mahasiswa di tanah air kembali memanas jelang penghujung Agustus 2026.
Aliansi Gerakan Rakyat Menggugat (GERAM) secara resmi mengumumkan rencana aksi unjuk rasa berskala besar yang akan digelar di depan Gedung DPR/MPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, pada Kamis (27/8/2026) mendatang.
Dengan mengusung tagar #MerebutKembaliIndonesia, massa yang terdiri dari gabungan elemen mahasiswa dan kelompok masyarakat sipil ini dijadwalkan mulai memadati kawasan parlemen sejak pukul 14.00 WIB.
Konsolidasi gerakan ini diprediksi bakal menyedot perhatian publik secara masif. Tak tanggung-tanggung, aliansi GERAM memperkirakan sedikitnya 1.000 orang akan turun ke jalan demi mengawal isu-isu krusial bangsa.
Aksi ini diklaim menjadi momentum penting untuk menegaskan kembali fungsi kontrol sosial masyarakat terhadap jalannya pemerintahan dan parlemen.
Gelombang Dukungan Lintas Organisasi dan Desakan Dialog
Skala aksi yang cukup besar ini berdiri di atas fondasi solid keterlibatan 14 organisasi mahasiswa serta komunitas sipil.
Elemen yang mengonfirmasi keterlibatan mereka di antaranya berasal dari kampus UNUSIA, Universitas Terbuka, Universitas Trilogi, Serikat Mahasiswa Indonesia, mahasiswa Sekolah Tinggi Filsafat, hingga Serikat Tahanan Politik dan organisasi kepemudaan lainnya.
Kehadiran berbagai elemen ini membuktikan bahwasanya isu yang dibawa menyentuh keresahan lintas sektor.
Tak sekadar berorasi di jalanan, massa aksi menuntut pimpinan parlemen untuk berani berhadapan langsung dengan rakyat. Mereka menegaskan tidak menginginkan penerimaan yang sekadar formalitas.
Kehadiran jajaran pimpinan DPR secara langsung di tengah massa dinilai menjadi syarat mutlak untuk menciptakan ruang diskusi yang setara.
Deretan 10 Tuntutan Krusial untuk DPR dan Pemerintah
Aksi demonstrasi ini mengusung 10 tuntutan utama yang mencakup ranah politik, ekonomi, sosial, hingga penegakan hukum.
Poin pertama mendesak pertanggungjawaban politik dan hukum Prabowo-Gibran atas kebijakan yang dinilai memperluas militerisme, memperlemah demokrasi, dan memperbesar ketimpangan ekonomi.
Poin kedua menuntut penghentian serta evaluasi program Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) dan Makan Bergizi Gratis (MBG) terkait transparansi anggaran.
Poin ketiga menolak pajak yang membebani rakyat miskin dan mendorong pajak progresif bagi pemilik modal besar.
Sementara poin keempat dan kelima menuntut layanan pendidikan serta kesehatan gratis tanpa komersialisasi, ditambah penurunan harga bahan pokok serta kenaikan upah buruh.
Isu krisis daerah dan hak pekerja juga menjadi sorotan tajam. Pada poin keenam, mahasiswa mendesak penetapan status bencana nasional untuk wilayah Sumatra dan NTT.
Poin ketujuh hingga kesembilan mencakup perlindungan pekerja rumah tangga (PRT), demiliterisasi ruang sipil dengan menghentikan pembangunan batalyon baru, serta penghentian kriminalisasi aktivis dan pembebasan tahanan politik.
Poin terakhir menuntut penyitaan seluruh aset hasil korupsi untuk dikembalikan kepada publik demi membiayai layanan dasar serta pemulihan wilayah bencana.
Peringatan Gerakan Lanjutan dan Kesiapsiagaan Publik
Ketegasan sikap dari aliansi GERAM menandai bahwa aksi ini bukanlah gertakan belaka. Apabila pintu dialog tersumbat dan pimpinan parlemen enggan menemui massa, giliran gelombang aksi yang lebih besar yang akan disiapkan.
Pihak penyelenggara meyakini bahwa pengabaian terhadap tuntutan ini hanya akan memicu eskalasi perlawanan rakyat yang makin tak terbendung.
Mengingat aksi ini terkonsentrasi di kawasan Senayan, masyarakat luas diimbau untuk mengantisipasi potensi kemacetan lalu lintas di sekitar Gedung DPR/MPR RI.
Publik diharapkan dapat memantau rute alternatif serta perkembangan terkini guna mengantisipasi kepadatan jalanan selama demonstrasi berlangsung.
Statement:
Ahmad Mixel, Koordinator Aksi GERAM
“Aksi pada 27 Agustus 2026 ini bukan sekadar penyampaian pendapat biasa di jalanan, melainkan bentuk pertanggungjawaban dan pengawasan publik terhadap DPR RI. Kami menuntut Ketua dan Wakil Ketua DPR RI hadir langsung menemui massa aksi untuk berdialog secara nyata dan setara, bukan sekadar respons simbolis.”
“Jika pimpinan DPR RI tidak bersedia membuka ruang dialog, kami menilai hal tersebut sebagai bentuk pengabaian terhadap aspirasi rakyat dan kami siap mengonsolidasikan gerakan lanjutan yang jauh lebih besar.”
3 Poin Penting:
-
Rencana Aksi Demo Masif: Aliansi GERAM menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung DPR RI pada Kamis (27/8/2026) pukul 14.00 WIB dengan estimasi 1.000 peserta dari 14 organisasi.
-
Tuntutan Dialog Langsung: GERAM mendesak Ketua dan Wakil Ketua DPR RI menemui massa secara langsung untuk berdialog setara dan mengancam konsolidasi aksi lebih besar jika diabaikan.
-
10 Poin Tuntutan Utama: Tuntutan mencakup evaluasi kebijakan Prabowo-Gibran, penolakan komersialisasi pendidikan, transparansi program MBG & KDMP, pajak progresif, hingga penyitaan aset koruptor untuk rakyat.
