Banjir dan longsor yang menghantam Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat pada akhir 2025 kemarin ternyata menyisakan realitas yang bikin nyesek.
Di balik rusaknya infrastruktur, terungkap fakta bahwa bencana bukanlah peristiwa yang netral gender. Perempuan ternyata menjadi kelompok yang paling terdampak dan menanggung beban paling berat saat air mulai naik dan tanah mulai luruh.
Ketika listrik padam dan akses kesehatan lumpuh, ketimpangan sosial membuat posisi perempuan makin terjepit.
Bukan cuma soal bertahan hidup, mereka harus berhadapan dengan sistem yang sering kali lupa kalau kebutuhan laki-laki dan perempuan itu beda.
Hal ini membuktikan bahwa manajemen bencana kita masih butuh banyak perbaikan agar lebih inklusif dan nggak abai terhadap kebutuhan dasar kaum hawa.
Beban Ganda yang Berubah Jadi Beban Berlapis
Saat bencana terjadi, perempuan nggak cuma mikirin keselamatan diri sendiri, tapi juga memikul tanggung jawab perawatan keluarga yang luar biasa besar.
Mereka harus memastikan anak-anak aman, merawat lansia, hingga memutar otak agar dapur tetap ngebul di tengah kelangkaan bahan makanan.
Bahkan setelah banjir surut, tugas membersihkan rumah dan merawat anggota keluarga yang sakit kembali jatuh ke pundak mereka.
Kisah heroik sekaligus miris datang dari Sungai Guo, Sumatra Barat. Para perempuan di sana harus berjibaku memindahkan bebatuan sungai dengan tangan kosong demi mencegah banjir susulan karena alat berat pemerintah ditarik kembali.
Di tengah kerja fisik yang menguras tenaga itu, mereka tetap harus menjalankan peran domestik dan hidup dalam kecemasan setiap kali mendung mulai menggelayut di langit.
Manajemen Bencana yang Masih Sering Lupa Perspektif Gender
Sayangnya, manajemen darurat di lapangan sering kali menomorduakan kebutuhan spesifik perempuan.
Di posko pengungsian, fasilitas seperti ruang laktasi, sanitasi yang layak untuk menstruasi, hingga pencahayaan yang cukup untuk mencegah kekerasan seksual sering kali minim.
Hal ini terjadi karena proses pengambilan keputusan dan perencanaan jalur evakuasi masih jarang melibatkan suara perempuan secara langsung.
Kondisi ini makin parah karena bantuan sering kali disalurkan melalui struktur keluarga konvensional yang menempatkan laki-laki sebagai penerima utama.
Padahal, perempuan adalah pengelola konsumsi keluarga yang paling tahu apa yang sebenarnya dibutuhkan di dapur dan ruang perawatan.
Tanpa pelibatan perempuan sebagai aktor kunci, kebijakan mitigasi bencana cuma akan jadi solusi setengah matang yang gagal menyentuh akar masalah.
Kerentanan Tubuh Perempuan di Lingkungan Industri Ekstraktif
Beban perempuan makin berlipat jika mereka tinggal di wilayah ekspansi industri ekstraktif seperti sawit dan tambang.
Sebelum bencana alam datang, banyak perempuan sudah terpapar risiko kesehatan akibat bekerja sebagai buruh harian lepas tanpa perlindungan memadai.
Mereka sering menangani bahan kimia berbahaya tanpa masker atau sarung tangan, yang pada akhirnya merusak kesehatan reproduksi dan ketahanan tubuh mereka.
Kerusakan lingkungan akibat industri ini menjadi “bom waktu” yang memperparah dampak banjir dan longsor.
Ketika lingkungan rusak, perempuan kehilangan akses air bersih dan sumber pangan mandiri, membuat mereka makin bergantung pada bantuan yang datangnya sering kali telat.
Sinkronisasi antara kerusakan ekologi dan kerentanan tubuh perempuan ini adalah isu serius yang nggak bisa lagi dianggap enteng oleh pemerintah.
3 Poin Penting:
-
Beban Kerja Perawatan: Perempuan memikul tanggung jawab domestik yang berlipat ganda pascabencana, mulai dari mengurus sanitasi hingga memulihkan kondisi rumah di tengah keterbatasan.
-
Akses Sumber Daya Terbatas: Kebutuhan spesifik seperti layanan kesehatan reproduksi, ruang privat di pengungsian, dan perlengkapan menstruasi sering kali diabaikan dalam skema bantuan standar.
-
Pentingnya Perspektif Gender: Penanganan bencana yang efektif harus melibatkan perempuan sejak tahap perencanaan hingga eksekusi agar kebijakan teknis seperti desain posko dan jalur evakuasi lebih inklusif.
