Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi memberikan respons tegas terhadap bantahan Badan Musyawarah Perguruan Swasta (BMPS) terkait klaim kerja sama sekolah swasta dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
Ia menegaskan bahwa pemerintah tidak menjalin kerja sama dengan organisasi, melainkan langsung dengan pihak sekolah.
Menurut Dedi, perbedaan pandangan ini muncul setelah pertemuan antara Pemprov Jabar, BMPS, dan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah.
Ia memastikan bahwa fokus utama pemerintah adalah menjamin tidak ada anak yang tertinggal dalam memperoleh akses pendidikan.
78 Ribu Siswa Belum Tertampung Jadi Sorotan
Hasil pemetaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) 2026 menunjukkan sekitar 78 ribu calon siswa tidak tertampung di sekolah negeri. Kondisi ini menjadi perhatian serius pemerintah daerah karena menyangkut hak dasar pendidikan.
Untuk mengatasi hal tersebut, Pemprov Jawa Barat menyiapkan skema bantuan pendidikan bagi siswa yang melanjutkan ke sekolah swasta mitra.
Program ini diharapkan dapat menjadi solusi konkret atas keterbatasan daya tampung sekolah negeri.
Skema Bantuan Pendidikan untuk Siswa Swasta
Bantuan yang disiapkan pemerintah mencapai sekitar Rp2,7 juta per siswa. Rinciannya terdiri dari Dana Sumbangan Pendidikan (DSP) sebesar Rp1,5 juta serta bantuan biaya pendidikan bulanan Rp100 ribu atau Rp1,2 juta per tahun.
Dedi Mulyadi menegaskan bahwa pembahasan utama dalam pertemuan tersebut bukan lagi soal keberadaan program, melainkan memastikan seluruh siswa yang tidak tertampung tetap memiliki akses pendidikan yang layak.
Penegasan Dedi Soal Mekanisme Kerja Sama
Dedi juga menanggapi bantahan BMPS yang menyebut belum ada kesepakatan dari sekolah swasta terkait skema kerja sama tersebut. Ia menegaskan bahwa Pemprov Jabar bekerja langsung dengan sekolah, bukan dengan organisasi pengelola.
Data Sekolah Mitra dan Optimisme Pemprov
Menurut Dedi, sudah ada sekitar 700 lebih sekolah swasta yang menyatakan kesediaan untuk bermitra dengan pemerintah. Kesediaan tersebut dibuktikan melalui surat pernyataan resmi dari masing-masing sekolah.
Ia optimistis jumlah tersebut cukup untuk menampung siswa yang tidak diterima di sekolah negeri. Dengan rata-rata distribusi, kapasitas sekolah mitra dinilai mampu menjawab kebutuhan pendidikan di Jawa Barat.
Fokus Utama: Hak Pendidikan Anak
Dedi menekankan bahwa polemik administrasi tidak boleh mengganggu tujuan utama program, yaitu memastikan seluruh anak di Jawa Barat tetap bisa bersekolah. Ia menilai hak pendidikan harus menjadi prioritas utama dibanding perdebatan teknis.
Statement:
Dedi Mulyadi, Gubernur Jawa Barat
“Yang kita lakukan itu kerja sama dengan sekolah, bukan dengan organisasi. MOU kita bukan dengan ormas, tapi dengan sekolahnya.”
“Yang penting anak-anak Jawa Barat harus sekolah dan biayanya disiapkan oleh Pemprov.”
3 Poin Penting:
- Pemprov Jabar menegaskan kerja sama dilakukan langsung dengan sekolah swasta, bukan organisasi.
- Sekitar 78 ribu siswa belum tertampung di sekolah negeri dan akan dibantu melalui skema pembiayaan.
- Sebanyak 700+ sekolah swasta disebut sudah menyatakan kesediaan menjadi mitra Pemprov Jabar.
