Heboh Gedung Jadi Lapangan Badminton! Komisi VI DPR Sentil Berdirinya Kopdes Merah Putih: Dinilai Grusa-Grusu dan Sepi Perencanaan

Jagat media sosial baru-baru ini dihebohkan oleh beredarnya rekaman video viral yang memperlihatkan kondisi bangunan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP).

Bangunan yang sejatinya difungsikan sebagai pusat kegiatan ekonomi warga desa tersebut justru terlihat kosong dan beralih fungsi menjadi lapangan bulu tangkis (badminton) dadakan oleh masyarakat sekitar.

Sontak saja, fenomena unik namun memprihatinkan ini langsung memicu gelombang sorotan tajam dari berbagai pihak.

Kondisi tersebut membakar perhatian Anggota Komisi VI DPR RI, Budi Sulistyono, yang ikut angkat bicara merespons video yang tengah ramai diperbincangkan publik.

Menurutnya, alih fungsi bangunan tersebut menjadi bukti nyata bahwa pendirian KDKMP terkesan dipaksakan dan berjalan tanpa pertimbangan strategis yang matang sejak awal.

Kurangnya pemetaan kebutuhan warga setempat membuat bangunan megah tersebut akhirnya menganggur dan dimanfaatkan untuk hal lain.

Kritik Pedas DPR Soal Manajemen Finansial dan Asas Manfaat

Budi Sulistyono menilai bahwa proses pembentukan Koperasi Desa Merah Putih dilakukan secara tergesa-gesa atau grusa-grusu.

Ia menyayangkan proyek yang menyedot perhatian publik ini tidak dibekali dengan perencanaan menyeluruh, mulai dari kesiapan aspek tata kelola keuangan, pemetaan potensi pasar di tingkat lokal, hingga pemahaman atas kondisi psikologis masyarakat desa setempat yang menjadi sasaran utama program.

Ia menambahkan bahwa tanpa adanya perencanaan matang pada asas manfaat, fasilitas yang dibangun dengan dana besar tersebut berisiko tinggi menjadi proyek mangkrak.

Ketidakjelasan fungsi operasional harian membuat masyarakat di sekitar lokasi bingung untuk mengoptimalkan keberadaan koperasi tersebut, sehingga alih fungsi bangunan menjadi hal yang tak terelakkan di lapangan.

Alih Fungsi Jadi Lapangan Badminton Hingga Tempat Resepsi Pernikahan

Fenomena beralihnya fungsi gedung Kopdes Merah Putih ini rupanya tidak hanya sebatas dimanfaatkan sebagai lapangan olahraga bulu tangkis belakangan ini.

Budi menyoroti fakta lapangan yang menunjukkan bahwa bangunan fasilitas publik tersebut juga sempat disewakan dan difungsikan warga untuk menggelar acara hajatan atau resepsi pernikahan.

Alih-alih menjadi penggerak roda ekonomi desa melalui aktivitas jual beli atau penyaluran produk lokal, gedung tersebut justru berubah peran menjadi ruang serbaguna dadakan.

Hal ini makin mempertegas bahwa keberadaan KDKMP belum mampu menjalankan fungsi utamanya sebagai wadah pemberdayaan ekonomi masyarakat desa secara optimal dan berkelanjutan.

Urgensi Evaluasi Total Demi Efektivitas Ekonomi Desa

Melihat dinamika unik yang terjadi di tengah masyarakat ini, pemerintah dan pihak-pihak terkait didesak untuk segera melancarkan evaluasi total terhadap keberlangsungan KDKMP di seluruh daerah.

Langkah pendampingan serta pembenahan model bisnis (business model) di tingkat akar rumput mutlak diperlukan agar aset-aset bangunan tidak terbuang sia-sia tanpa memberikan dampak ekonomi yang nyata.

Sinergi antara pemerintah daerah, pengurus koperasi, dan warga desa menjadi kunci utama agar program koperasi desa ini kembali ke relnya.

Dengan perencanaan yang matang dan tata kelola yang profesional, Koperasi Desa Merah Putih diharapkan dapat benar-benar menjadi tumpuan ekonomi warga, bukan sekadar bangunan fisik yang beralih fungsi menjadi sarana hiburan semata.

Statement:

Budi Sulistyono, Anggota Komisi VI DPR RI

“Ini menunjukkan bahwa berdirinya KDKMP grusa-grusu tanpa perencanaan dalam segala aspek, baik aspek keuangan, aspek psikologis masyarakat desa, pemasaran, maupun asas manfaat.”

3 Poin Penting:

• Video Viral Alih Fungsi: Gedung Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) viral di media sosial setelah beralih fungsi menjadi lapangan bulu tangkis dan tempat resepsi pernikahan.

• Kritik DPR RI: Anggota Komisi VI DPR RI, Budi Sulistyono, menilai pendirian KDKMP dilakukan secara grusa-grusu tanpa perencanaan keuangan, pemasaran, dan asas manfaat yang matang.

• Urgensi Evaluasi Total: Diperlukan evaluasi dan pendampingan manajemen agar fasilitas KDKMP berfungsi optimal sebagai penggerak ekonomi warga desa, bukan sekadar aset yang mangkrak.