Wakil Ketua Komisi I DPR RI, Sukamta, menyoroti temuan dugaan markas judi online (judol) di rumah dinas perwira TNI di Kompleks Perumahan Angkatan Darat (KPAD) Cijantung, Jakarta Timur.
Kasus ini menjadi perhatian karena aktivitas yang diduga berkaitan dengan perjudian daring tersebut disebut melibatkan puluhan komputer di lingkungan rumah dinas militer.
Sukamta menilai, kejadian ini perlu menjadi bahan evaluasi serius bagi sistem pengawasan internal TNI.
Ia menegaskan, perkara tersebut harus diusut hingga tuntas agar kronologi dan pihak-pihak yang bertanggung jawab dapat diketahui secara jelas.
DPR Minta Pengusutan Tidak Berhenti pada Operator
Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu mengapresiasi langkah TNI yang telah melakukan pemeriksaan terkait dugaan praktik judi online di Cijantung.
Menurutnya, setiap orang yang terbukti terlibat harus mempertanggungjawabkan perbuatannya sesuai hukum yang berlaku, baik berasal dari kalangan sipil maupun militer.
Proses pemeriksaan juga perlu dilakukan secara menyeluruh agar tidak ada pihak yang luput dari penelusuran.
Ia menilai, penelusuran terhadap dugaan pengendali dan pihak lain yang berkaitan dengan operasional tersebut penting untuk mengungkap kasus secara utuh, berdasarkan bukti yang ditemukan.
Penggunaan Rumah Dinas TNI Ikut Disorot
Sukamta mengingatkan bahwa rumah dinas TNI merupakan fasilitas negara yang penggunaannya harus dapat dipertanggungjawabkan.
Karena itu, dugaan pemanfaatan rumah dinas sebagai lokasi operasional judi online memunculkan pertanyaan mengenai pengawasan dan pemanfaatan fasilitas tersebut. Evaluasi diperlukan untuk mencegah kejadian serupa terulang di kemudian hari.
Meski demikian, Sukamta meminta masyarakat tidak terburu-buru menyimpulkan adanya keterlibatan anggota TNI sebelum proses pemeriksaan selesai.
Namun, apabila ditemukan anggota militer yang terlibat atau menyalahgunakan kewenangannya, ia menegaskan bahwa tindakan tegas harus diberikan sesuai ketentuan hukum.
Sikap ini dinilai penting untuk menjaga prinsip keadilan sekaligus memastikan setiap dugaan ditangani secara profesional.
Sebelas Orang Diamankan, Letkol Amran Ditahan
Sebelumnya, sebanyak 11 orang diamankan dalam penggerebekan dugaan markas judi online di rumah dinas TNI di KPAD Cijantung.
Kepala Dinas Penerangan Angkatan Darat, Brigjen TNI Donny Pramono, menyampaikan bahwa petugas turut mengamankan 32 unit komputer, 14 telepon seluler, dan sembilan kartu tanda penduduk (KTP).
Seluruh orang yang diamankan merupakan warga sipil, terdiri atas enam laki-laki dan lima perempuan.
Sementara itu, Kepala Pusat Penerangan TNI, Mayjen Muhammad Nas, menyatakan bahwa Letkol Amran, perwira yang menempati rumah dinas tersebut, telah ditahan untuk menjalani pemeriksaan di Pomdam Jaya.
Statement:
Sukamta, Wakil Ketua Komisi I DPR RI
“Saya kira kasus ini perlu menjadi bahan evaluasi pengawasan internal TNI. Bagaimana kegiatan yang menggunakan puluhan komputer bisa berlangsung di lingkungan rumah dinas militer tanpa terdeteksi? Ini perlu dijelaskan dan dibenahi,” ujar Sukamta kepada Kompas.com, Jumat (9/10/2026).
“Pemeriksaan jangan berhenti pada orang-orang yang menjalankan kegiatan tersebut. Perlu ditelusuri siapa yang mengendalikan, menyediakan tempat, dan apakah ada pihak yang mengetahui atau bahkan melindungi kegiatan itu.”
Brigjen TNI Donny Pramono, Kepala Dinas Penerangan Angkatan Darat
“Sebanyak 11 orang yang diduga sebagai operator diamankan, berikut sejumlah barang bukti berupa 32 unit komputer, 14 telepon seluler, dan sembilan KTP.”
Mayjen Muhammad Nas, Kepala Pusat Penerangan TNI
“Sudah ditahan dalam rangka pemeriksaan di Pomdam Jaya.”
3 Poin Penting:
- DPR menyoroti pengawasan internal TNI: Sukamta meminta kasus dugaan markas judi online di rumah dinas Cijantung diusut secara menyeluruh.
- Sebelas warga sipil diamankan: Petugas menyita 32 komputer, 14 telepon seluler, dan sembilan KTP dalam penggerebekan tersebut.
- Letkol Amran menjalani pemeriksaan: TNI menyatakan perwira yang menempati rumah dinas itu telah ditahan di Pomdam Jaya untuk kepentingan pemeriksaan.
