Beredar unggahan di media sosial Facebook yang mengklaim bahwa sekolah negeri akan mulai mengenakan sumbangan pembinaan pendidikan (SPP) pada 2027.
Narasi tersebut dikaitkan dengan pernyataan Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengenai tidak adanya anggaran khusus untuk program pendidikan negeri gratis dalam APBN 2027.
Namun, klaim tersebut dinilai keliru karena tidak menggambarkan konteks pernyataan secara utuh.
Salah satu unggahan itu dibagikan akun Facebook Christina Amelia Makuta ShabbyChic pada Senin (5/10/2026).
Unggahan tersebut menyertakan foto Suahasil dengan tulisan “Siap siap 2027 sekolah bayar SPP” dan “Menteri Keuangan tegaskan tak ada anggaran untuk sekolah negeri gratis”.
Narasi serupa juga beredar melalui sejumlah akun Facebook, Instagram, dan Threads sehingga berpotensi menimbulkan kesalahpahaman di tengah masyarakat.
Penelusuran Fakta Unggahan soal SPP 2027
Tim riset Tirto melakukan penelusuran menggunakan pencarian gambar terbalik (reverse image search) melalui Google serta pencarian manual untuk memeriksa kebenaran klaim tersebut.
Hasilnya, tidak ditemukan pemberitaan kredibel yang membuktikan bahwa Suahasil pernah menyatakan siswa sekolah negeri harus mulai membayar SPP pada 2027.
Penelusuran pada situs resmi dan media sosial terverifikasi Kementerian Keuangan juga tidak menemukan informasi yang mendukung klaim tersebut.
Penelusuran lebih lanjut menunjukkan bahwa foto Suahasil yang digunakan dalam unggahan berasal dari sejumlah pemberitaan terdahulu, termasuk Kompas.com dan IDX Channel.
Foto tersebut kemudian disunting dengan tambahan tulisan yang menyatakan sekolah negeri akan mulai berbayar pada 2027. Dengan demikian, teks pada gambar tidak bisa dijadikan bukti bahwa Suahasil benar-benar menyampaikan pernyataan tersebut.
Apa Sebenarnya Pernyataan Suahasil Nazara?
Mengutip pemberitaan Antara, Suahasil menjelaskan bahwa anggaran pendidikan dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2027 tetap dialokasikan sebesar 20% dari APBN, dengan nilai sekitar Rp820,9 triliun.
Pernyataan itu disampaikan di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta pada Rabu (23/9/2026), saat pemerintah membahas bagaimana anggaran pendidikan tersebut akan digunakan secara efektif.
Pernyataan tersebut membahas pengelolaan dan penataan anggaran pendidikan yang telah tersedia, bukan pengumuman bahwa sekolah negeri akan mulai menarik biaya SPP dari siswa pada 2027.
Suahasil juga menjelaskan bahwa pemerintah tengah membahas kembali penggunaan anggaran pendidikan yang tersebar di pemerintah pusat, pemerintah daerah, serta kementerian dan lembaga.
Total anggaran yang dibahas berada di kisaran Rp820 triliun hingga Rp824 triliun. Penataan tersebut ditujukan untuk memperkuat kualitas program pendidikan yang sudah berjalan, termasuk mendukung program sekolah negeri gratis.
Klaim Sekolah Negeri Bayar SPP Tidak Terbukti
Pernyataan Suahasil merespons rencana program pendidikan gratis yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto, mulai dari sekolah dasar negeri hingga perguruan tinggi negeri.
Program tersebut direncanakan menggunakan anggaran pendidikan yang sudah dialokasikan dalam RAPBN 2027, bukan melalui penambahan anggaran khusus yang terpisah.
Artinya, tidak adanya pos anggaran baru bukan berarti anggaran pendidikan tidak tersedia atau siswa otomatis diwajibkan membayar SPP.
Berdasarkan hasil penelusuran yang dipaparkan Tirto, klaim bahwa Suahasil Nazara menyatakan sekolah negeri akan mulai membayar SPP pada 2027 adalah keliru dan menyesatkan.
Suahasil membahas desain penggunaan anggaran pendidikan yang telah dialokasikan sebesar 20 persen dari APBN, bukan kebijakan untuk menghapus sekolah negeri gratis.
Masyarakat sebaiknya memeriksa sumber informasi dan membaca konteks pernyataan secara lengkap sebelum membagikan kabar serupa.
Statement:
Suahasil Nazara, Menteri Keuangan
“Kalau APBN selalu 20% untuk pendidikan. Jadi pertanyaannya anggaran pendidikan itu Rp800 triliun lebih, bagaimana mendesainnya.”
3 Poin Penting:
- Klaim SPP 2027 tidak terbukti: Tidak ditemukan bukti kredibel bahwa Suahasil Nazara menyatakan sekolah negeri akan mulai menarik SPP pada 2027.
- Anggaran pendidikan tetap dialokasikan: RAPBN 2027 mengalokasikan sekitar Rp820,9 triliun untuk pendidikan, setara 20 persen dari APBN.
- Tidak ada anggaran khusus bukan berarti tidak ada dana: Program pendidikan negeri gratis direncanakan menggunakan anggaran pendidikan yang telah tersedia, dengan penataan ulang penggunaannya.
