Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Taman Nasional Tanjung Puting, Kalimantan Tengah, menjadi perhatian Presiden Prabowo Subianto.
Dalam rapat penanganan karhutla yang digelar secara hibrida dari Istana Merdeka, Jakarta, Senin (12/10/2026), Prabowo menegaskan bahwa kawasan konservasi tersebut harus mendapat perlindungan serius.
Namun, luas kebakaran yang mencapai sekitar 513,89 hektare juga memunculkan pertanyaan penting: seberapa siap sistem perlindungan hutan Indonesia menghadapi kebakaran yang terus mengancam kawasan bernilai ekologis tinggi?
Dalam rapat tersebut, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Suharyanto, melaporkan bahwa titik kebakaran baru ditemukan di kawasan taman nasional.
Penanganan dilakukan dengan memperkuat satuan tugas darat, sedangkan operasi udara menghadapi kendala jarak pandang akibat asap tebal.
Kondisi ini memperlihatkan bahwa pemadaman bukan sekadar persoalan mengerahkan personel, melainkan juga menghadapi medan sulit dan keterbatasan akses.
Kebakaran Tanjung Puting Menguji Kesiapan Perlindungan Hutan
Laporan kebakaran seluas 513,89 hektare menjadi pengingat bahwa kawasan konservasi membutuhkan sistem pencegahan dan respons yang kuat.
Pangdam XXII/Tambun Bungai, Mayjen TNI Zainul Arifin, menjelaskan bahwa titik kebakaran tersebar di wilayah rawa yang sulit dijangkau kendaraan.
Karakteristik medan tersebut membuat proses pemadaman membutuhkan peralatan khusus, dukungan personel, serta strategi yang disesuaikan dengan kondisi lapangan.
Ketika akses darat terbatas dan operasi udara terkendala asap, kecepatan penanganan menjadi faktor krusial untuk mencegah api meluas.
Masalahnya, respons setelah kebakaran terjadi tidak bisa menjadi satu-satunya andalan.
Perlindungan taman nasional juga membutuhkan pemantauan titik rawan, sistem peringatan dini, kesiapan sumber air, dan penegakan aturan terhadap aktivitas yang berpotensi memicu kebakaran.
Karena itu, perhatian terhadap Tanjung Puting semestinya tidak berhenti pada pengerahan bantuan darurat. Publik juga perlu melihat bagaimana pemerintah memastikan langkah pencegahan berjalan konsisten, termasuk setelah api berhasil dipadamkan.
Prabowo Minta 70 Ribu Polisi Hutan, Pengawasan Jadi Sorotan
Dalam rapat tersebut, Prabowo kembali menekankan pentingnya memperkuat jumlah dan kapasitas polisi hutan. Ia meminta agar kebutuhan personel dibicarakan dengan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPANRB).
Ia juga meminta Polri membantu meningkatkan kemampuan personel yang bertugas melindungi kawasan hutan.
Rencana penguatan hingga 70 ribu polisi hutan menunjukkan besarnya perhatian pemerintah terhadap pengawasan kawasan hutan. Namun, penambahan personel perlu disertai kejelasan penempatan, pelatihan, dukungan anggaran, serta koordinasi antarlembaga.
Tanpa sistem kerja yang efektif, jumlah personel yang besar belum tentu otomatis membuat pengawasan lebih optimal. Tantangannya adalah memastikan polisi hutan mampu menjalankan fungsi pencegahan, pemantauan, dan penindakan secara nyata di lapangan.
Prabowo Tambah Pompa dan Anggaran Rp2 Miliar untuk Titik Bor Air
Untuk mempercepat pemadaman, Pangdam Zainul Arifin menyampaikan kebutuhan sekitar 50 pompa air berukuran kecil yang sesuai dengan kondisi kawasan rawa.
Prabowo kemudian memutuskan memberikan bantuan lebih banyak dari permintaan awal. Penambahan pompa tersebut diharapkan membantu petugas menjangkau titik kebakaran yang sulit diakses dan memperkuat upaya pemadaman dari darat.
Selain pompa air, pemerintah juga mendukung pembuatan 200 titik bor air dengan anggaran Rp2 miliar. Kebutuhan ini muncul karena sumber air di kawasan tersebut dapat diperoleh melalui pengeboran pada kedalaman sekitar 10 hingga 15 meter.
Presiden juga meminta agar masyarakat setempat dilibatkan dalam proses pembuatannya.
Meski dukungan peralatan dan anggaran menjadi langkah penting, efektivitasnya tetap bergantung pada kecepatan distribusi, kesiapan operasional, pemeliharaan fasilitas, dan strategi pencegahan agar kebakaran tidak berulang.
Statement:
Prabowo Subianto, Presiden RI
“Taman Nasional Tanjung Puting menjadi perhatian karena itu taman nasional.”
“Karena itu, tolong sampaikan ke MenPANRB, kalau memang saya minta 70 ribu polisi hutan karena ada maksud untuk menjaga hutan-hutan kita.”
“Kapolri nanti bisa bantu ya didik polisi hutan.”
“Berapa kau butuh pompa air? 50? Saya kirim 200.”
“Saya kirim Rp2 miliar, 200 titik.”
3 Poin Penting:
- Karhutla di Tanjung Puting mencapai sekitar 513,89 hektare. Pemadaman menghadapi kendala medan rawa yang sulit dijangkau dan jarak pandang rendah akibat asap tebal.
- Prabowo mendorong penguatan perlindungan hutan. Presiden meminta rencana kebutuhan 70 ribu polisi hutan dibahas bersama MenPANRB dan meminta Polri membantu pelatihan personel.
- Dukungan darurat ditambah menjadi 200 pompa dan 200 titik bor air. Pemerintah menyiapkan anggaran Rp2 miliar untuk mendukung penyediaan titik air, dengan pelibatan masyarakat setempat.
