Pemindahan aparatur sipil negara (ASN) ke Ibu Kota Nusantara (IKN) bukan sekadar urusan memindahkan meja kerja dari Jakarta ke Kalimantan Timur.
Di balik proses tersebut, pemerintah harus memastikan kesiapan sumber daya manusia agar roda pemerintahan tetap berjalan.
Badan Kepegawaian Negara (BKN) mencatat sebanyak 25 kementerian dan lembaga telah menyampaikan kesiapan untuk memindahkan total 2.505 ASN ke IKN.
Data tersebut disampaikan Pelaksana Tugas Kepala BKN, Haryomo Dwi Putranto, dalam konferensi pers di Kementerian Komunikasi dan Informatika pada 19 Maret 2024.
Jumlah tersebut merupakan gambaran awal kebutuhan pegawai dari berbagai instansi yang akan menjalankan tugas di ibu kota baru.
Menurut Haryomo, penentuan ASN yang dipindahkan tidak dilakukan secara sembarangan, melainkan melalui penilaian potensi dan kompetensi.
BKN telah menjalankan proses penilaian sejak 2022, dengan capaian 22.436 orang pada 2022, sekitar 96.760 orang pada 2023, dan 2.430 orang hingga Februari 2024.
Artinya, kesiapan aparatur menjadi salah satu fondasi penting sebelum aktivitas pemerintahan di IKN berjalan lebih luas.
Pemindahan ASN Dilakukan Bertahap Berdasarkan Kompetensi
Haryomo menjelaskan bahwa pemindahan ASN akan menyesuaikan kebutuhan masing-masing instansi serta hasil penilaian potensi dan kompetensi.
Prosesnya juga dilakukan secara bertahap dengan mempertimbangkan skala prioritas. Karena itu, angka 2.505 ASN yang tercatat dalam daftar 25 instansi tidak otomatis berarti seluruh pegawai tersebut akan pindah dalam waktu bersamaan.
Pemerintah masih perlu mengatur jadwal, kebutuhan jabatan, dan kesiapan organisasi di lokasi baru.
Ia juga tidak merinci jumlah ASN yang akan dipindahkan sepanjang 2024 karena keputusan tersebut berkaitan dengan kebijakan kementerian teknis, khususnya Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB).
Bukan Hanya Memindahkan Pegawai, Struktur OIKN Juga Disiapkan
Selain daftar 25 instansi, BKN telah memproses mutasi 55 PNS dari berbagai instansi hingga Maret 2024. Mereka kemudian berstatus sebagai pegawai Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN).
Langkah ini menjadi bagian dari pembentukan struktur organisasi yang akan menjalankan fungsi pemerintahan dan pengelolaan ibu kota baru.
Dengan adanya pegawai dari berbagai instansi, OIKN diharapkan memiliki sumber daya manusia yang sesuai dengan kebutuhan tugasnya.
BKN juga memproses pengadaan 190 calon ASN melalui skema pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK). Selain itu, nomor induk untuk dua jabatan pimpinan tinggi setara eselon I telah ditetapkan.
Haryomo berharap pengisian struktur organisasi tersebut dapat membantu OIKN menjalankan tugas dan fungsinya. Namun, keberhasilan pemindahan tidak cukup diukur dari jumlah pegawai yang sudah masuk daftar.
Kesiapan fasilitas, koordinasi antarlembaga, dan keberlanjutan pelayanan publik juga menjadi bagian penting dari pekerjaan besar ini.
Daftar 25 Instansi yang Menyiapkan ASN untuk IKN
Berdasarkan data yang disampaikan BKN, instansi dengan jumlah ASN terbanyak dalam daftar tersebut adalah Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sebanyak 321 orang, Kementerian Sekretariat Negara 254 orang, serta Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia 247 orang.
Berikutnya terdapat Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral dengan 205 orang dan Kementerian Kesehatan sebanyak 201 orang.
Angka-angka ini memperlihatkan besarnya kebutuhan aparatur dari sektor pembangunan, administrasi negara, hukum, energi, dan pelayanan kesehatan.
Instansi lain yang turut masuk dalam daftar antara lain Kementerian Perdagangan sebanyak 146 ASN, Kementerian Dalam Negeri 132 orang, Kementerian Keuangan 110 orang, dan Sekretariat Jenderal DPR RI 87 orang.
Ada pula Kejaksaan Agung, BMKG, BNPB, Basarnas, Badan Pangan Nasional, BPIP, BSSN, Kementerian Luar Negeri, hingga sekretariat lembaga negara.
Khusus Kementerian Luar Negeri, data yang disajikan tidak mencantumkan jumlah ASN. Karena itu, daftar 2.505 orang tersebut perlu dibaca sebagai data kesiapan yang disampaikan instansi, bukan sebagai bukti bahwa seluruh proses pemindahan telah selesai.
Statement:
Haryomo Dwi Putranto, Pelaksana Tugas Kepala BKN
“Ini memang kaitannya dengan kebijakan, tapi dipastikan 17 Agustus, insyaallah upacara di IKN. Masalah pindah memang ada beberapa klaster, klaster pertama kedua, dan seterusnya.”
“Sehingga di OIKN ini harapannya nanti semua struktur organisasi sudah bisa terisi dengan jumlah ASN yang ada di IKN, sehingga bisa melaksanakan tugas fungsinya untuk mempercepat pelaksanaan IKN ini.”
3 Poin Penting:
- Sebanyak 25 instansi masuk daftar kesiapan: BKN mencatat total 2.505 ASN dari kementerian dan lembaga yang telah menyampaikan data untuk rencana pemindahan ke IKN.
- Pemindahan dilakukan secara bertahap: Penempatan pegawai mempertimbangkan kebutuhan instansi serta hasil penilaian potensi dan kompetensi oleh BKN.
- OIKN mulai mengisi struktur organisasi: Hingga Maret 2024, BKN telah memproses mutasi 55 PNS dan pengadaan 190 PPPK untuk mendukung operasional OIKN.
