Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) meningkatkan status perkara dugaan makar yang berkaitan dengan penyadapan nomor ponsel Presiden Prabowo Subianto dari tahap penyelidikan menjadi penyidikan.
Keputusan ini diambil setelah penyidik melakukan gelar perkara dan menemukan indikasi bahwa peristiwa yang dilaporkan memenuhi unsur tindak pidana.
Perkembangan tersebut membuat kasus ini semakin menjadi perhatian publik, terlebih karena sebelumnya muncul nama sejumlah perwira tinggi Polri dalam dugaan penyadapan tersebut.
Kepala Divisi Humas Polri, Irjen Pol Johnny Eddizon Isir, membenarkan peningkatan status perkara tersebut saat memberikan keterangan di Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Kemenko Polkam), Jakarta Pusat, Selasa (17/11/2026).
Peningkatan status ini mengacu pada Pasal 19 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHAP, yang mengatur mekanisme gelar perkara untuk menentukan apakah suatu peristiwa merupakan tindak pidana atau bukan.
Empat Jenderal Polri Terseret dalam Pengusutan Kasus
Perkara dugaan makar ini menjadi sorotan setelah muncul keterkaitan dengan kasus dugaan penyadapan nomor ponsel Presiden Prabowo.
Dalam perkembangan sebelumnya, empat perwira tinggi Polri, yakni Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo, Irjen Pol Ahrie Sonta Nasution, Irjen Pol Eko Hadi Santoso, dan Irjen Pol Slamet Uliandi, disebut dalam rangkaian penanganan perkara tersebut.
Namun, proses hukum untuk dugaan penyadapan dan dugaan makar ditangani oleh direktorat yang berbeda di Bareskrim Polri.
Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri menangani perkara dugaan penyadapan, sedangkan dugaan makar ditangani Direktorat Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri.
Meski statusnya sudah naik ke penyidikan, Polri menegaskan belum menetapkan tersangka dalam perkara dugaan makar.
Kapolri Jenderal Pol Suyudi Ario Seto menyampaikan bahwa penyidik masih mengumpulkan berbagai bukti dan memeriksa sejumlah saksi untuk memperjelas konstruksi perkara.
Penyidik Kumpulkan Bukti Digital dan Periksa Saksi
Kapolri Suyudi menegaskan bahwa proses penyidikan masih berjalan, termasuk pemeriksaan perangkat elektronik yang diduga berkaitan dengan perkara tersebut.
Ia menjelaskan, penyidik akan mempelajari barang bukti berupa perangkat komunikasi, telepon genggam, serta bukti lain yang dinilai dapat memperkuat proses penyidikan dugaan makar.
Sementara itu, Direktur Tindak Pidana Bareskrim Polri Brigjen Pol Susatyo Purnomo Condro menjelaskan bahwa pengiriman Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) kepada kejaksaan merupakan kewajiban setelah laporan polisi diterbitkan.
Dengan demikian, pengiriman SPDP tidak serta-merta berarti penyidik telah menetapkan seseorang sebagai tersangka.
Sidang Etik Polri Ikut Bergulir, Listyo Sigit Dijadwalkan Disidang
Selain proses pidana, Polri juga menjalankan mekanisme pemeriksaan etik terhadap sejumlah perwira tinggi yang berkaitan dengan perkara ini.
Dalam persidangan Komisi Kode Etik Profesi (KKEP) Polri, Irjen Pol Ahrie Sonta Nasution dan Irjen Pol Eko Hadi Santoso dijatuhi sanksi pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) atau pemecatan sebagai anggota Polri.
Keduanya dinilai melakukan perbuatan tercela, tetapi sama-sama mengajukan banding atas putusan tersebut. Sementara itu, sidang etik Irjen Pol Slamet Uliandi ditunda karena yang bersangkutan masih menjalani pemulihan akibat stroke.
Di sisi lain, Polri menjadwalkan sidang etik terhadap Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo pada pekan berikutnya.
Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Pol Trunoyudo Wisnu Andiko menyampaikan bahwa mekanisme persidangan tersebut mengacu pada Pasal 42 Peraturan Kepolisian Nomor 4 Tahun 2026 tentang perubahan atas Perpol Nomor 7 Tahun 2022 mengenai Kode Etik Profesi dan KKEP Polri.
Perkembangan kasus ini pun menjadi perhatian karena menyangkut proses penegakan hukum, akuntabilitas institusi kepolisian, serta pentingnya memastikan seluruh tahapan pemeriksaan berjalan transparan dan sesuai ketentuan hukum.
Statement:
Irjen Pol Johnny Eddizon Isir, Kepala Divisi Humas Polri
“Saat ini sudah masuk ke tahap penyidikan.”
Jenderal Pol Suyudi Ario Seto, Kapolri
“Belum, belum. Masih dalam proses.”
Brigjen Pol Susatyo Purnomo Condro, Direktur Tindak Pidana Bareskrim Polri
“Sejak terbit LP (soal dugaan makar), kami wajib mengirim SPDP. Untuk perkembangan penetapan tersangka akan kami sampaikan.”
3 Poin Penting:
- Status perkara naik menjadi penyidikan: Polri meningkatkan penanganan dugaan makar terkait penyadapan nomor ponsel Presiden Prabowo setelah melakukan gelar perkara.
- Belum ada tersangka: Penyidik masih mengumpulkan barang bukti digital, memeriksa saksi, dan mempelajari perangkat komunikasi yang berkaitan dengan perkara.
- Proses etik turut berjalan: Dua perwira tinggi dijatuhi sanksi PTDH dan mengajukan banding, sementara sidang etik Listyo Sigit dijadwalkan berlangsung pekan depan.



