Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai menjadi sorotan setelah menyampaikan pernyataan tegas dalam rapat bersama Komisi XIII DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (17/11).
Ia menyebut tidak ada pihak yang bisa mengkritik Kementerian HAM dalam bidang pendidikan dan pelatihan hak asasi manusia. Pernyataan tersebut disampaikan dengan alasan kementeriannya telah meraih pencapaian tingkat dunia.
Pigai mengklaim Kementerian HAM berhasil menempati posisi nomor satu dunia dalam bidang pendidikan dan pelatihan HAM setelah meraih Guinness World Records kategori largest human rights lesson.
Menurutnya, pencapaian tersebut menjadi bukti keberhasilan program edukasi HAM yang dijalankan kementerian.
Namun, pernyataan bahwa capaian itu membuat bidang tersebut tidak perlu dikritik juga memunculkan pertanyaan mengenai ruang evaluasi dalam lembaga pemerintah.
Pigai Singgung Rekor Dunia Pendidikan HAM
Dalam rapat tersebut, Pigai secara terbuka menyampaikan bahwa pencapaian rekor dunia menjadi alasan dirinya menilai kritik terhadap bidang pendidikan dan pelatihan HAM tidak diperlukan.
Ia juga menjelaskan bahwa pendidikan dan pelatihan HAM merupakan bagian dari mandat resmi Kementerian HAM. Tugas tersebut tercantum dalam Peraturan Presiden Nomor 156 Tahun 2024, yang menjadi salah satu dasar pelaksanaan fungsi kementerian.
Dengan demikian, program edukasi HAM bukan sekadar kegiatan tambahan, melainkan bagian dari tanggung jawab kelembagaan yang harus dijalankan.
Klaim Prestasi dan Ruang Kritik Publik
Pigai kembali menegaskan bahwa Kementerian HAM telah memecahkan rekor dunia melalui program pendidikan dan pelatihan tersebut. Ia menilai capaian Guinness World Records menjadi tolok ukur keberhasilan kementerian dalam bidang itu.
Meski begitu, pernyataan tersebut menarik untuk dilihat dari sudut pandang akuntabilitas lembaga publik. Rekor internasional dapat menjadi pencapaian yang membanggakan, tetapi evaluasi terhadap kualitas program tetap penting.
Jumlah peserta atau pengakuan rekor, misalnya, tidak selalu menjadi satu-satunya ukuran keberhasilan pendidikan HAM. Dampak pembelajaran, pemahaman masyarakat, serta penerapan nilai-nilai HAM dalam kehidupan sehari-hari juga layak diperhatikan.
Penanganan Kasus HAM Tetap Boleh Dikritik
Di sisi lain, Pigai memberikan batasan bahwa kritik masih terbuka untuk bidang lain, terutama terkait penanganan kasus hak asasi manusia.
Ia mengakui Kementerian HAM belum tentu menjadi yang terbaik dalam urusan tersebut. Menurutnya, masyarakat dan media tetap memiliki ruang untuk menyampaikan penilaian terhadap kinerja kementerian dalam menangani persoalan HAM.
Pernyataan ini memperlihatkan bahwa Pigai membedakan capaian pendidikan HAM dengan kinerja penanganan kasus.
Meski demikian, dalam tata kelola pemerintahan yang terbuka, kritik dan evaluasi tetap dapat menjadi bagian penting untuk menjaga kualitas kebijakan, termasuk pada bidang yang telah memperoleh penghargaan internasional.
Statement:
Natalius Pigai, Menteri HAM
“Jadi tidak ada orang yang bisa kritik, karena dunia ini kami sudah nomor satu dalam pendidikan pelatihan.”
“Kalau penanganan kasus boleh kritik, kita harus tahu diri, karena di dunia belum tentu kami nomor satu. Media juga boleh muat.”
3 Poin Penting:
- Natalius Pigai mengklaim Kementerian HAM menjadi nomor satu dunia dalam pendidikan dan pelatihan HAM setelah meraih Guinness World Records kategori largest human rights lesson.
- Pigai menilai kritik terhadap bidang pendidikan dan pelatihan HAM tidak diperlukan karena pencapaian rekor dunia tersebut.
- Pigai tetap membuka ruang kritik terhadap penanganan kasus HAM dan mengakui kementeriannya belum tentu menjadi yang terbaik dalam bidang itu.



