Search

IPW Sebut Perpol Baru Kapolri Bisa Buka Jalan Sidang Etik Listyo Sigit, Ada Aturan Penting yang Berubah

Ketua Umum Indonesia Police Watch (IPW), Sugeng Teguh Santoso, menilai penerbitan Peraturan Kepolisian (Perpol) Nomor 4 Tahun 2026 oleh Kapolri Jenderal Pol Suyudi Ario Seto menjadi langkah mendesak untuk membenahi mekanisme penegakan kode etik di tubuh Polri.

Aturan baru tersebut dinilai dapat membuka jalan bagi proses sidang etik terhadap mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo yang sebelumnya berpotensi terkendala ketentuan kepangkatan.

Menurut Sugeng, perubahan ini penting untuk mengakhiri kebuntuan internal ketika Polri harus memeriksa pejabat dengan pangkat sangat tinggi.

Ia menilai, proses penindakan terhadap seorang jenderal bintang empat membutuhkan mekanisme yang memungkinkan sidang etik berjalan tanpa tekanan maupun hambatan struktural.

Dengan demikian, jabatan dan pangkat tidak seharusnya menjadi alasan untuk menghindari pemeriksaan etik.

Perpol Baru Jadi Jawaban atas Kebuntuan Internal Polri

Sugeng mengapresiasi keputusan Kapolri Suyudi yang menerbitkan aturan baru, terutama perubahan pada Pasal 42 mengenai susunan majelis Komisi Kode Etik Profesi (KKEP) Polri.

Menurutnya, kebijakan tersebut dapat memberikan ruang bagi Propam untuk memproses dugaan pelanggaran etik yang melibatkan anggota berpangkat tinggi. Ia juga berharap proses pemeriksaan dapat berlangsung profesional dan bebas dari intervensi.

Aturan Kepangkatan Majelis KKEP Mengalami Perubahan

Perubahan paling krusial terdapat dalam Pasal 42 Perpol Nomor 4 Tahun 2026 yang merevisi ketentuan sebelumnya dalam Perpol Nomor 7 Tahun 2022.

Jika aturan lama mensyaratkan anggota majelis memiliki pangkat setara atau satu tingkat lebih tinggi dari terduga pelanggar, aturan terbaru memberikan ruang bagi anggota majelis dengan pangkat maksimal dua tingkat lebih rendah.

Artinya, majelis KKEP kini dapat terdiri dari ketua, wakil ketua, dan anggota dengan pangkat setingkat lebih tinggi, sama, atau maksimal dua tingkat di bawah pangkat terduga pelanggar.

Perubahan ini dinilai penting agar pemeriksaan terhadap anggota berpangkat jenderal bintang empat tidak terhambat oleh keterbatasan susunan majelis.

Sejumlah Mekanisme Pemeriksaan Ikut Diperbarui

Selain Pasal 42, Perpol Nomor 4 Tahun 2026 juga mengubah beberapa ketentuan lain. Pada angka 6 Pasal 1, definisi banding diperbarui sehingga pengajuan keberatan atas putusan sidang KKEP dilakukan oleh pelanggar.

Sementara itu, Pasal 15 mendapat tambahan ayat 4a yang mengatur pelaksanaan gelar perkara berdasarkan laporan hasil audit investigasi dengan melibatkan fungsi inspektorat pengawasan, sumber daya manusia, hukum, serta profesi dan pengamanan.

Perubahan lainnya terdapat pada Pasal 19 ayat 5 mengenai batas waktu penyampaian surat panggilan dan permohonan kesediaan.

Jika sebelumnya ketentuan menggunakan batas paling lambat tiga hari kerja sebelum pemeriksaan, aturan terbaru mengubahnya menjadi tiga hari kalender.

Kadiv Humas Polri Irjen Johnny Edison Isir juga membenarkan penerbitan beleid tersebut.

Dengan aturan yang diperbarui ini, publik kini menunggu bagaimana Polri menjalankan mekanisme sidang etik secara transparan dan akuntabel.

Statement:

Sugeng Teguh Santoso, Ketua Umum Indonesia Police Watch (IPW)

“Langkah ini bagus, karena di internal Polri pasti ada kebuntuan bahkan keraguan saat hendak mengadili Listyo di sidang etik. Terlebih ada pengaruh besar jika jenderal yang bermasalah, jadi ketika Perpol baru soal KKEP akan menjadi solusi.” 

Irjen Johnny Edison Isir, Kadiv Humas Polri 

“Benar. Ada perpol baru.”

3 Poin Penting:

  • IPW mengapresiasi Perpol baru: Sugeng Teguh Santoso menilai aturan tersebut mendesak untuk mengatasi kebuntuan pemeriksaan etik terhadap pejabat Polri berpangkat tinggi.

  • Susunan majelis KKEP berubah: Anggota majelis kini dapat memiliki pangkat maksimal dua tingkat lebih rendah dari terduga pelanggar.

  • Mekanisme pemeriksaan diperbarui: Perubahan juga mencakup ketentuan banding, gelar perkara hasil audit investigasi, dan batas waktu penyampaian surat panggilan.

Bagikan artikel:

Artikel Terkait

Kategori

PODCAST