Menhan Sjafrie Sjamsoeddin: Pertanyaan Soal TNI Tanyakan ke Panglima

Menteri Pertahanan (Menhan) sekaligus Menko Polkam ad interim, Sjafrie Sjamsoeddin, menanggapi langkah sejumlah perwira tinggi TNI yang mendatangi Polda Metro Jaya untuk berkonsultasi mengenai dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh CEO Malaka Project, Ferry Irwandi.

Sjafrie menyatakan ia mengetahui langkah tersebut, namun mengarahkan agar pertanyaan lebih lanjut ditujukan kepada Panglima TNI, Jenderal Agus Subiyanto.

Saat ditemui CNN Indonesia, Ia menjelaskan adanya pembagian kewenangan antara menteri dengan Panglima TNI dan menekankan bahwa kasus ini masuk dalam ranah operasional.

Alasan Jenderal TNI Mendatangi Polda Metro Jaya

Beberapa jenderal TNI yang mendatangi Polda Metro Jaya pada Senin (8/9) adalah Komandan Satuan Siber (Dansatsiber) TNI Brigjen Juinta Omboh Sembiring, Komandan Pusat Polisi Militer (Danpuspom) TNI Mayjen Yusri Nuryanto, dan Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) TNI Brigjen Freddy Ardianzah.

Menurut Sembiring, kedatangan mereka adalah untuk konsultasi setelah menemukan fakta-fakta dugaan tindak pidana yang dilakukan Ferry Irwandi melalui patroli siber.

Kritik dari Masyarakat Sipil

Tindakan TNI ini menuai kritik dari sejumlah kelompok masyarakat sipil, termasuk Imparsial, Amnesty International Indonesia, dan Centra Initiative.

Dalam keterangan tertulisnya, mereka mendesak agar TNI menghormati kebebasan berekspresi warga negara dan meminta Kepolisian untuk tidak memproses laporan tersebut.

Koalisi Masyarakat Sipil menilai keterlibatan TNI dalam pemantauan aktivitas ruang siber sebagai bentuk militerisasi yang mengancam demokrasi.

Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia (AII) Usman Hamid menilai tindakan Dansatsiber TNI sangat tidak patut.

Ia meminta Panglima TNI dan Menteri Pertahanan untuk mengoreksi tindakan tersebut agar tidak menyimpang dari tugas dan fungsi utama TNI.

Statement:

Menhan Sjafrie Sjamsoeddin

“Ya itu operasional, silakan ke Panglima TNI yang menangani operasional. Kalau yang berhubungan dengan kebijakan nasional boleh tanya sama saya.”

Dansatsiber TNI Brigjen Juinta Omboh Sembiring

“Konsultasi kami ini terkait dengan kami menemukan hasil dari patroli siber terdapat, kami temukan beberapa fakta-fakta dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh saudara Ferry Irwandi.”

Koalisi Masyarakat Sipil

“Bahkan dari pelaporan yang dilakukan, mengesankan ada upaya untuk mengintervensi proses penegakan hukum, yang tentu menjadi ancaman bagi demokrasi dan negara hukum.”

Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia Usman Hamid

“Saya meminta panglima dan juga Menteri Pertahanan untuk mengoreksi, saya berharap Komisi I (DPR) juga bisa mengklarifikasi masalah ini agar tidak mengarah pada penyimpangan lebih jauh dari fungsi utama, tugas-tugas fungsional dan fungsi konstitusional dari TNI.”