Curhat Sang Presiden: Lelah Jadi Admin Pengaduan Rakyat Akibat Aparat yang Nakal

Di tengah suasana penuh kepahlawanan saat penyerahan uang sitaan korupsi CPO senilai Rp13,2 triliun, Presiden Prabowo Subianto tiba-tiba saja melontarkan keluhan yang sangat humanis.

Bukan soal ekonomi global atau konflik geopolitik, melainkan soal lelahnya beliau harus menjadi pusat pengaduan masyarakat.

Presiden mengaku masih mendapatkan tumpukan keluhan dari rakyat terkait tingkah aparat penegak hukum (APH) yang dinilai melanggar aturan.

Sungguh ironis, dana triliunan berhasil diselamatkan, namun gadget rakyat justru dipenuhi dengan aduan soal perilaku “penegak hukum” yang nakal.

Presiden Prabowo tidak merinci media mana yang dipakai warga untuk melapor langsung ke mejanya, tetapi keluhan itu nyata.

Pernyataan ini secara satire menggarisbawahi bahwa di era digital, Presiden tanpa sengaja telah menjadi admin utama layanan pelanggan bagi seluruh pelanggaran aparat di negeri ini.

Ia merasa terbebani secara moral, menyatakan, “Saya harus bereaksi karena itu rakyat kita, rakyat saya. Saya harus membela mereka.”

Jangan Cari-Cari Perkara: Larangan Kriminalisasi Rakyat Kecil

Kelelahan pribadi Presiden ini kemudian berbuah instruksi yang tegas dan penuh empati kepada seluruh aparat penegak hukum, khususnya Kejaksaan dan Kepolisian.

Prabowo meminta aparat untuk segera melakukan evaluasi dan koreksi diri secara total. Pesan terpenting yang ia sampaikan adalah penghentian praktik kriminalisasi terhadap masyarakat kecil.

Perintah ini secara satir menunjukkan bahwa meski gaji dan fasilitas aparat terus meningkat, human error (atau kesengajaan) dalam mencari-cari kesalahan rakyat kecil masih menjadi bug sistem yang sulit diberantas.

Presiden kini harus turun tangan mengingatkan aparat agar lebih fokus pada korupsi triliunan ketimbang kasus receh di warung rakyat.

Hati Nurani dan Sindiran ‘Tumpul ke Atas, Tajam ke Bawah’

Prabowo melanjutkan pesannya dengan menuntut sebuah kualitas yang seharusnya menjadi default bagi setiap penegak hukum: hati nurani.

Ia memerintahkan agar seluruh APH dapat menggunakan hatinya saat bekerja, mengingatkan mereka bahwa hukum tidak boleh menjadi alat penindasan.

Sindiran “tumpul ke atas, tajam ke bawah” yang diucapkan langsung oleh Presiden di hadapan para petinggi Kejaksaan Agung adalah sebuah teguran keras yang menunjukkan bahwa istilah klasik nan ironis tersebut ternyata masih hidup subur di tengah masyarakat.

Rakyat kecil dan orang lemah, menurut Presiden, seharusnya dibela, bukan dipersulit atau dizalimi oleh aparat negara.

Solusi Digital untuk Masalah Klasik Aparat

Curhat Presiden tentang tumpukan laporan gadget rakyat ini adalah ironi modern: teknologi komunikasi tercepat dan tercanggih di dunia digunakan untuk melaporkan masalah klasik manusia.

Masalahnya bukan pada sistem pelaporan, melainkan pada ketidakpatuhan dan arogansi oknum di lapangan.

Dengan kata lain, teknologi gadget rakyat kini menjadi senjata pengawas massal paling efektif yang memaksa pimpinan tertinggi negara turun tangan.

Pada akhirnya, instruksi Presiden Prabowo untuk menegakkan kebenaran dan membela yang lemah bukanlah sekadar perintah protokoler, melainkan sebuah seruan moral yang lahir dari kelelahan seorang pemimpin yang harus menanggapi keluhan dari seluruh pelosok negeri.

Ia berharap, setelah teguran ini, ia tak perlu lagi menjadi call center 24 jam untuk laporan kriminalisasi rakyat kecil, dan bisa fokus pada penyelamatan uang negara triliunan rupiah.

Statement:

Prabowo Subianto, Presiden RI

“Rakyat kita ini pandai dan sekarang ada teknologi. Kalau ada apa-apa mereka punya gadget. Yang repot laporannya selalu langsung ke presiden, itu yang capek itu.”

“Jangan mencari-cari perkara apalagi terhadap orang kecil, orang lemah itu hidupnya sudah sangat susah. Jangan diperberat oleh mencari-cari hal yang tidak perlu dicari.”

“Penegak hukum harus punya hati. Harus punya hati, jangan istilahnya apa, tumpul ke atas, tajam ke bawah. Itu zalim itu, itu angkara murka, jahat.”