Buruh Kepung Gedung DPR! Ribuan Massa FSPMI Tuntut Pengesahan UU Ketenagakerjaan Baru dan Hapus Outsourcing

Kawasan Senayan mendadak membara hari ini, Kamis, 16 April 2026.

Ribuan buruh yang tergabung dalam Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) bersama berbagai elemen masyarakat tumpah ruah ke jalanan di depan Gedung DPR/MPR RI, Jakarta.

Aksi unjuk rasa besar-besaran ini digelar dengan satu tujuan utama: menagih janji para wakil rakyat untuk segera mengesahkan regulasi yang lebih memihak kepada kaum pekerja setelah adanya dinamika hukum di tingkat Mahkamah Konstitusi.

Massa aksi mulai memadati gerbang utama sejak pagi hari dengan membawa berbagai atribut, mulai dari bendera organisasi hingga spanduk raksasa berisi tuntutan mereka.

Suasana riuh rendah dengan orasi yang disuarakan dari atas mobil komando, membakar semangat para pekerja yang datang dari berbagai wilayah industri.

Kehadiran ribuan orang ini tentu saja menjadi sorotan publik, mengingat isu yang dibawa sangat krusial bagi keberlangsungan hidup jutaan buruh di tanah air.

Fokus Tuntutan HOSTUM: Dari Masalah Upah Hingga Status Kerja

Dalam aksi kali ini, koalisi buruh membawa jargon HOSTUM sebagai napas utama perjuangan mereka.

Ada tiga poin krusial yang ditekan, yang pertama adalah mendesak pengesahan UU Ketenagakerjaan baru yang sudah disesuaikan pasca-putusan MK.

Para buruh menilai aturan yang ada saat ini masih memiliki celah yang merugikan pekerja, sehingga dibutuhkan payung hukum baru yang lebih progresif dan mampu memberikan perlindungan nyata bagi hak-hak dasar buruh.

Poin kedua dan ketiga yang tidak kalah panas adalah tuntutan penghapusan sistem outsourcing dan penolakan kebijakan upah murah.

Bagi para demonstran, sistem kerja alih daya atau outsourcing dianggap sebagai bentuk perbudakan modern yang menghambat kesejahteraan pekerja karena minimnya jaminan kepastian kerja.

Mereka menuntut pemerintah dan DPR untuk memberikan standar upah yang layak agar daya beli masyarakat tetap terjaga di tengah situasi ekonomi yang fluktuatif.

Pengamanan Ketat dan Personel Gabungan Disiagakan di Senayan

Mengantisipasi adanya gangguan keamanan dan potensi kemacetan parah di jantung ibu kota, pihak kepolisian tidak mau kecolongan.

Kapolres Metro Jakarta Pusat, Kombes Pol Reynold EP Hutagalung, mengonfirmasi bahwa sebanyak 1.948 personel gabungan telah dikerahkan ke lokasi.

Personel yang terdiri dari unsur Polri, TNI, dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta ini disebar di berbagai titik strategis mulai dari area luar hingga akses masuk ke dalam objek vital nasional tersebut.

Selain menjaga ketertiban aksi, petugas di lapangan juga fokus mengatur arus lalu lintas di sekitar Jalan Gatot Subroto agar tetap bisa bergerak meski ada konsentrasi massa.

Skema pengamanan dilakukan secara humanis namun tetap tegas, dengan tujuan utama memastikan aspirasi para buruh bisa tersampaikan tanpa harus mengorbankan kenyamanan warga Jakarta lainnya.

Polisi juga mengimbau massa aksi untuk tetap tertib dan waspada terhadap pihak-pihak yang ingin memprovokasi keadaan.

Harapan Buruh Terhadap Respon Cepat Para Wakil Rakyat

Aksi unjuk rasa ini menjadi sinyal kuat bahwa isu ketenagakerjaan masih menjadi “pekerjaan rumah” besar bagi pemerintah.

Para buruh berharap tidak hanya sekadar diterima untuk audiensi, tetapi ada langkah konkret berupa jadwal pembahasan undang-undang yang transparan.

Mereka mengancam akan terus mengawal isu ini hingga ada kepastian hukum yang jelas mengenai nasib sistem kerja dan standarisasi upah nasional yang lebih manusiawi bagi seluruh lapisan pekerja.

Hingga siang ini, perwakilan massa masih berupaya untuk masuk dan berdialog langsung dengan anggota DPR RI.

Jika tuntutan mereka tidak segera direspon, bukan tidak mungkin gelombang aksi susulan yang lebih besar akan kembali membanjiri jalanan ibu kota.

Kondisi ini menjadi pengingat bahwa stabilitas ekonomi sangat bergantung pada keharmonisan antara regulasi pemerintah, kebutuhan industri, dan kesejahteraan para pekerja sebagai penggerak utama roda ekonomi nasional.

Statement:

Supriyadi (Panglima dari FSPMI)

“Kami datang ke sini untuk menagih hak kami. Pengesahan UU Ketenagakerjaan baru adalah harga mati pasca-putusan MK. Kami juga menuntut sistem outsourcing dihapus karena sangat merugikan masa depan buruh, serta menolak keras kebijakan upah murah yang tidak lagi relevan dengan biaya hidup saat ini.”

3 Poin Penting:

1. Aksi Massa Besar: Ribuan buruh FSPMI mengepung Gedung DPR RI pada 16 April 2026 untuk menuntut perubahan regulasi ketenagakerjaan.

2. Tuntutan HOSTUM: Fokus utama aksi adalah pengesahan UU Ketenagakerjaan baru, penghapusan sistem outsourcing, dan penolakan upah murah.

3. Keamanan Maksimal: Sebanyak 1.948 personel gabungan dikerahkan untuk menjaga kondusivitas di titik-titik strategis sekitar lokasi unjuk rasa.

[gas/man]