Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir mengaku mendapat informasi bahwa dirinya masuk dalam daftar tokoh yang diduga menjadi sasaran penyadapan oleh mantan Kapolri Listyo Sigit Prabowo dan sejumlah perwira tinggi Polri.
Erick menyebut dirinya berada di urutan ke-36 dalam daftar tersebut. Pengakuan itu disampaikan melalui sebuah video yang diterima CNN Indonesia pada Sabtu (7/11/2026).
Meski informasi tersebut cukup mengejutkan, Erick memilih tidak memberikan banyak komentar. Ia mengaku belum mengetahui secara terperinci bagaimana proses penyadapan itu dilakukan maupun percakapan apa saja yang diduga terekam.
Sikap tersebut memperlihatkan bahwa ia memilih menunggu kejelasan sebelum memberikan penilaian lebih jauh.
Berharap Tidak Ada Percakapan Negatif
Erick juga menyampaikan harapannya agar percakapan yang diduga disadap darinya tidak berisi pembicaraan negatif. Namun, ia tidak menjelaskan lebih jauh mengenai komunikasi yang dimaksud.
Pernyataan ini menjadi respons singkat di tengah berkembangnya kasus yang menyeret sejumlah pejabat dan tokoh penting.
Alih-alih ikut berspekulasi, Erick menegaskan akan tetap menjalankan tugasnya sebagai Menteri Pemuda dan Olahraga. Ia menyatakan ingin fokus memberikan yang terbaik bagi bangsa dan negara sembari menunggu hasil verifikasi aparat penegak hukum.
Dalam situasi seperti ini, kepastian proses hukum menjadi penting agar informasi yang beredar tidak berkembang menjadi tuduhan tanpa dasar yang jelas.
Listyo Sigit dan Tiga Perwira Tinggi Berstatus Tersangka
Kasus dugaan penyadapan tersebut turut menyeret mantan Kapolri Listyo Sigit Prabowo bersama tiga perwira tinggi Polri, yakni Irjen Ahrie Sonta Nasution, Irjen Eko Hadi Santoso, dan Irjen Slamet Uliandi.
Keempatnya disebut telah berstatus tersangka dalam perkara dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto dan sejumlah tokoh penting lainnya.
Operasi tersebut diduga dilakukan tanpa mengikuti prosedur penegakan hukum yang berlaku.
Penyidik mengungkap dugaan praktik penyadapan dilakukan dengan memasukkan sejumlah nomor telepon ke dalam server Lawful Interception Management System (LIMS).
Proses itu diduga berlangsung tanpa verifikasi dan prosedur penyadapan sebagaimana mestinya. Persoalan ini menjadi perhatian karena sistem penyadapan yang seharusnya digunakan untuk kepentingan penegakan hukum justru diduga disalahgunakan.
Meski demikian, seluruh dugaan tersebut tetap harus dibuktikan melalui proses hukum yang transparan dan sesuai aturan.
Istana Sebut Dugaan Penyadapan Mengarah pada Makar
Terpisah, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyampaikan pandangan Istana Kepresidenan mengenai perkara tersebut. Ia menilai tindakan yang diduga dilakukan tanpa prosedur dapat masuk dalam kategori perbuatan yang mengarah pada makar.
Pernyataan ini menunjukkan bahwa pemerintah memandang persoalan tersebut sebagai perkara serius, bukan sekadar pelanggaran teknis dalam penggunaan sistem komunikasi.
Di tengah perkembangan kasus ini, publik membutuhkan penjelasan yang terbuka mengenai dasar hukum, pihak yang terlibat, serta mekanisme penyadapan yang digunakan.
Pengawasan terhadap penggunaan teknologi intelijen juga perlu diperkuat agar kewenangan negara tidak melampaui batas hukum dan hak privasi warga.
Pada akhirnya, proses penyidikan harus berjalan objektif sehingga kepercayaan masyarakat terhadap institusi penegak hukum tetap terjaga.
Statement:
Erick Thohir, Menteri Pemuda dan Olahraga
“Saya hanya mendengar saya nomor 36 apa gitu.”
“Ya, saya enggak bisa bicara apa-apa karena bagian yang tersadap mudah-mudahan saya bukan punya pembicaraan negatif.”
Prasetyo Hadi, Menteri Sekretaris Negara
“Kami berpendapat apa yang dilakukan ini mungkin sudah masuk kategori bisa kita anggap ini perbuatan mengarah ke perbuatan makar.”
3 Poin Penting:
-
Erick Thohir mengaku berada di urutan ke-36: Ia mendapat informasi bahwa dirinya masuk daftar tokoh yang diduga menjadi sasaran penyadapan Listyo Sigit Prabowo Cs.
-
Empat perwira tinggi Polri berstatus tersangka: Penyidik mendalami dugaan penyadapan melalui sistem LIMS tanpa verifikasi dan prosedur yang semestinya.
-
Istana menilai perkara ini serius: Mensesneg Prasetyo Hadi menyebut tindakan tersebut diduga mengarah pada perbuatan makar, sementara proses hukum masih harus mengungkap fakta secara menyeluruh.
