Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman kembali menunjukkan sikap tegas terhadap berbagai praktik penyimpangan di sektor pertanian.
Dalam kurun waktu dua minggu, kanal pengaduan masyarakat Lapor Pak Amrantelah menerima sebanyak 340 laporan terkait dugaan pelanggaran, mulai dari pengoplosan beras, penyalahgunaan pupuk, jual beli alat dan mesin pertanian (alsintan), hingga persoalan program cetak sawah.
Banyaknya aduan tersebut menjadi sinyal bahwa masih ada pekerjaan rumah besar dalam menjaga tata kelola pangan nasional.
Amran memastikan seluruh laporan yang masuk akan ditindaklanjuti. Bahkan, ia memberikan peringatan kepada pihak-pihak yang masih melakukan praktik curang agar segera menghentikan aktivitasnya sebelum aparat turun tangan.
340 Aduan Jadi Pintu Masuk Membongkar Penyimpangan Pertanian
Jumlah 340 laporan dalam waktu relatif singkat memperlihatkan bahwa persoalan sektor pertanian tidak hanya berkaitan dengan produksi dan distribusi, tetapi juga pengawasan.
Salah satu kasus yang menjadi perhatian adalah dugaan pengoplosan beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP).
Menurut Amran, terdapat sejumlah modus yang digunakan pelaku untuk mengubah identitas dan kualitas produk agar bisa dipasarkan kembali secara tidak semestinya.
Modus tersebut antara lain membawa beras SPHP ke penggilingan untuk digiling ulang, mengemasnya menggunakan karung berbeda, hingga membongkar muatan di lokasi tersembunyi demi mengganti karung dan identitas produk.
Praktik semacam ini bukan sekadar persoalan administrasi, tetapi berpotensi merugikan konsumen dan mengganggu kepercayaan masyarakat terhadap program stabilisasi pangan pemerintah.
Karena itu, pengawasan distribusi beras perlu dilakukan secara menyeluruh, bukan hanya di tingkat penjualan akhir.
Alsintan Gratis Tidak Boleh Diperjualbelikan
Selain persoalan beras, Amran juga menyoroti dugaan penyalahgunaan bantuan alat dan mesin pertanian.
Ia menegaskan bahwa alsintan yang diberikan pemerintah kepada kelompok atau pelaku pertanian merupakan bantuan gratis dan tidak boleh diperjualbelikan.
Pemerintah kini tengah melacak dugaan praktik tersebut di berbagai daerah agar bantuan yang seharusnya mendukung produktivitas petani tidak berubah menjadi komoditas bisnis pihak tertentu.
Amran juga mengapresiasi dukungan kepolisian, kejaksaan, serta aparat penegak hukum dalam mengusut berbagai pelanggaran sektor pangan.
Ia menegaskan bahwa penindakan tidak boleh berhenti pada kasus yang sudah terungkap. Pernyataan ini menjadi peringatan bahwa distribusi bantuan pertanian harus benar-benar diawasi hingga sampai kepada penerima yang berhak.
Masyarakat Diajak Melapor, Identitas Dijamin Terlindungi
Untuk memperkuat pengawasan, Amran mengajak masyarakat ikut terlibat melalui kanal Lapor Pak Amran. Ia bahkan menyebut koordinasi penanganan laporan dapat melibatkan aparat hingga tingkat Bhabinkamtibmas dan kepolisian sektor (Polsek).
Artinya, pengawasan tidak hanya mengandalkan laporan dari pemerintah pusat, tetapi juga membutuhkan informasi langsung dari masyarakat yang mengetahui kondisi di lapangan.
Amran turut menyampaikan apresiasi kepada masyarakat yang berani melaporkan dugaan penyimpangan.
Ia menjanjikan perlindungan identitas pelapor dan meminta setiap aduan dilengkapi informasi pendukung, seperti alamat lengkap serta foto agar proses verifikasi dan penindakan lebih mudah dilakukan.
Dari sisi masyarakat, keterbukaan kanal pengaduan ini menjadi kesempatan untuk ikut menjaga bantuan pertanian dan stabilitas harga pangan agar tidak disalahgunakan.
Pengawasan Pangan Harus Berujung pada Perbaikan Sistem
Jika dilihat dari perspektif kepentingan publik, 340 laporan tersebut seharusnya tidak hanya berakhir pada penangkapan pelaku atau pencabutan izin usaha.
Pemerintah juga perlu memastikan adanya pembenahan sistem distribusi, transparansi bantuan, dan pengawasan berkelanjutan.
Sebab, persoalan pangan menyangkut kepentingan banyak orang, terutama petani dan konsumen yang bergantung pada ketersediaan produk dengan harga wajar.
Ketegasan penindakan akan semakin berarti apabila diikuti sistem yang mampu mencegah penyimpangan serupa terulang.
Statement:
Andi Amran Sulaiman, Menteri Pertanian
“340 pasti kami kejar. Pasti kami kejar dan dicabut izin, ditutup, pidana.”
“Jangan beri ruang kompromi, terutama beras. Alat mesin pertanian diperjualbelikan. Kami sekarang lacak seluruh Indonesia. Saya sampaikan lagi, alat mesin pertanian yang dikirim ke daerah itu gratis.”
“Seluruh yang melapor, terima kasih kontribusinya pada negara. Anda akan saya lindungi dan namanya tidak akan kami munculkan. Sekali lagi, seluruh yang melapor, partisipasi melapor, Anda tidak akan kami publikasi nama alamat.”
3 Poin Penting:
- Kanal Lapor Pak Amran menerima 340 laporan dalam dua minggu terkait dugaan penyimpangan sektor pertanian, termasuk pengoplosan beras, pupuk, alsintan, dan program cetak sawah.
- Mentan Amran menegaskan pelaku pelanggaran dapat dikenai sanksi berupa pencabutan izin, penutupan usaha, hingga proses pidana.
- Masyarakat diajak melaporkan dugaan penyimpangan dengan menyertakan alamat lengkap dan foto. Identitas pelapor dijanjikan tetap dirahasiakan.
