Ironi Rp200 Triliun: Ketika Menkeu Dituduh Menghina Kecerdasan Publik

Suasana di panggung Indonesia Lawyers Club (ILC) edisi pekan lalu mendadak menjadi arena pertarungan intelektual yang menghibur sekaligus memprihatinkan.

Fokus utama perdebatan adalah kebijakan Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya, yang dikritik habis-habisan oleh Prof. Ferry Latuhihin, ekonom senior sekaligus dosen ekonomi internasional.

Tanpa basa-basi, Prof. Ferry menuding kebijakan Purbaya bukan hanya “menyalahi hukum ekonomi,” tetapi secara harfiah “menghina kecerdasan saya.”

Sebuah statement humanis yang menunjukkan betapa frustrasinya seorang akademisi melihat logika kebijakan publik.

Di hadapan Karni Ilyas, Prof. Ferry menegaskan bahwa kritiknya bukanlah soal sentimen pribadi melainkan murni rasionalitas.

Titik serangan pertamanya adalah kucuran dana segar Rp200 triliun ke sistem perbankan. Ferry menguliti argumen Purbaya dengan data: dengan Incremental Capital Output Ratio (ICOR) 6,7, dana sebanyak itu hanya akan menaikkan pertumbuhan ekonomi sebesar 0,06%.

Ia kemudian menutup kritik tersebut dengan sindiran pedas yang mengatakan bagaimana bisa Purbaya bilang 3 bulan lagi ekonomi tumbuh 6%?

Nonsense Fiskal-Moneter dan Ancaman Capital Flight

Kritik Ferry berlanjut pada paradoks kebijakan perbankan. Ia membeberkan fakta anjloknya pertumbuhan kredit perbankan ke 7,02%, sementara undisbursed loan (kredit mangkrak) sudah menembus angka mengerikan: Rp2.735 triliun.

Menambah Rp200 triliun lagi di tengah kondisi ini, menurut Ferry, bukanlah dorongan ekonomi, melainkan “beban bagi bank.” Kritik tajam ini menunjukkan kepedulian seorang dosen yang khawatir dengan kesehatan sistem perbankan nasional.

Ferry juga menyerang logika Purbaya yang mencoba menggabungkan kebijakan fiskal dan moneter secara bersamaan, menyebutnya “tidak masuk akal secara teori ekonomi” dan “nonsens.”

Ia menjelaskan bahwa bank tidak akan menurunkan suku bunga hanya karena kebijakan policy rate turun, jika situasi ekonomi secara fundamental suram.

Tak hanya itu, Ferry menyentil kebijakan kenaikan bunga deposito dolar untuk mencegah capital flight.

Menurut Ferry, pemikiran tersebut sudah “salah total” karena capital flight sudah terjadi saat rupiah dikonversi ke dolar, sebelum dolar itu pindah ke Singapura sekali pun.

Purbaya Effect: Ketika Rupiah Tersungkur

Klimaks dari kritik Prof. Ferry adalah tuduhan langsung bahwa kebijakan Menko Purbaya justru memperburuk kondisi nilai tukar rupiah.

Dengan nada tinggi dan disambut tepuk tangan hadirin, Ferry menyebut anjloknya rupiah hingga tembus Rp16.700 sebagai “Purbaya Effect.”

Ia menekankan bahwa jika BI tidak melakukan intervensi total, nilai tukar bisa saja melampaui Rp17.000, sebuah skenario yang menunjukkan bahaya dari Purbaya Effect tersebut—semua efeknya adalah negatif.

Lebih mendasar lagi, Ferry menilai masalah fundamental ekonomi Indonesia bukan pada hardware atau pembangunan infrastruktur, melainkan pada tata kelola dan institusi (software).

Pesan humanisnya jelas: negara tidak akan maju jika pondasi moral dan tata kelolanya keropos.

Prediksi Suram dan Kritik Akademik Tanpa Model Jelas

Dengan kondisi kebijakan yang dinilai menyalahi hukum ekonomi, Prof. Ferry pun melontarkan prediksi suram. Ia pesimistis, memprediksi bahwa dalam tiga tahun ke depan, ekonomi Indonesia “bisa seperti Thailand zero growth.”

Konsekuensinya sangat humanis: dengan pertumbuhan hanya 2% saja, negara tidak akan mampu menyerap tenaga kerja baru, yang berarti pengangguran akan melonjak drastis.

Ketika diminta membandingkan dengan Menkeu Sri Mulyani, Ferry menjawab lugas bahwa Sri Mulyani itu hanya kasir negara. Tapi Purbaya? Dia melanggar hukum ekonomi. Keduanya punya kelemahan, tapi Purbaya lebih bahaya karena bermain di logika kebijakan yang salah.

Prof. Ferry menutup kritik akademisnya dengan menyentil paper akademik Purbaya yang disebutnya hanya penuh tabel dan grafik tanpa model ekonomi yang jelas.”

Ferry menegaskan, kritiknya bukan sentimen pribadi, melainkan kewajiban moral seorang akademisi.

Statement:

Prof. Ferry Latuhihin, ekonom senior dan dosen ekonomi internasional

“Saya tidak menilai orang dari gayanya, tapi dari logika ucapannya. Tapi kalau pernyataan Anda menghina kecerdasan saya, saya serang. Simple.”

“Bagaimana bisa Purbaya bilang 3 bulan lagi ekonomi tumbuh 6%? Come on, itu harapan palsu, Bos!”

“Zaman Pak Jokowi infrastruktur dibangun di mana-mana, tapi produktivitas malah turun. Artinya problemnya bukan di hardware, tapi di software—regulasi, birokrasi, rule of law, korupsi. Ini problem institusional.”

“Sri Mulyani itu kasir negara. Tapi Purbaya? Dia melanggar hukum ekonomi. Keduanya punya kelemahan, tapi Purbaya lebih bahaya karena bermain di logika kebijakan yang salah.”

“Di mana equation-nya? Jangan jual harapan palsu dengan chart dan tabel, Bos!”