Kesetiaan Baduy di Jalanan Ibu Kota: Repan, Madu, dan Malam Berdarah

Kisah pilu datang dari Jakarta, menyoroti nasib Repan, seorang warga Baduy Dalam, yang mengalami musibah tragis saat ia berusaha mencari nafkah dengan menjajakan madu murni.

Pada Minggu dini hari (26/10/2025), di Jalan Pramuka, Rawasari, Cempaka Putih, Repan dibegal oleh empat pria tak dikenal.

Ia bukan hanya kehilangan uang tunai Rp3 juta, 10 botol madu dagangan, dan ponsel pinjaman, tetapi juga harus berjuang melawan luka bacokan di tangan kirinya.

Insiden ini, yang terjadi sekitar pukul 03.00 WIB, bukan sekadar tindak kriminal, melainkan pukulan telak bagi semangat kesederhanaan dan ketulusan yang dibawa Repan dari tanah asalnya.

Kepala Desa Kanekes–Baduy Dalem, Oom, membenarkan kejadian memilukan ini, menggambarkan perjuangan Repan yang heroik namun berujung tragis.

Menurut penuturan Oom, Repan sempat melawan dua pelaku jambret sebelum dua pelaku lain muncul, menimpakan sabetan senjata tajam.

Luka bacok di tangan Repan, yang harus dijahit sebanyak 10 jahitan, adalah bukti nyata betapa beraninya ia mempertahankan barang dagangannya.

Keterangan Oom memberikan dimensi yang sangat humanis: luka di pipi yang tidak tembus kulit dan robekan di kaus menunjukkan pertarungan yang sengit, pertarungan antara kebaikan yang lugu melawan kekejaman jalanan.

Ditolak Pertolongan, Dibenturkan pada KTP

Ironi terbesar dari musibah yang menimpa Repan terjadi sesaat setelah pembegalan. Dalam kondisi terluka dan berlumuran darah, Repan mendatangi rumah sakit terdekat untuk meminta pertolongan segera, sebuah hak dasar setiap manusia.

Namun, ia justru ditolak oleh pihak rumah sakit karena satu alasan administrasi yang menyakitkan: ia tidak memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP).

Sebagai warga Baduy Dalam, kepemilikan dokumen formal sering kali bertentangan dengan adat dan tradisi mereka.

Penolakan ini segera memicu sorotan tajam, mulai dari Kementerian Kesehatan (Kemenkes) hingga anggota DPR. Juru bicara Kemenkes, Aji Muhawarman, secara tegas menyatakan bahwa kondisi darurat harus ditangani lebih dulu, tanpa mempersoalkan KTP.

Lebih jauh, Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) dan anggota Komisi IX DPR RI, Irma Suryani Chaniago, menyuarakan kecaman keras.

Sinung Karto dari AMAN menekankan bahwa rumah sakit seharusnya mengedepankan aspek kemanusiaan di atas selembar administrasi.

Kisah penolakan ini menjadi cermin betapa nilai kemanusiaan seringkali luntur di balik tirani birokrasi.

Solidaritas dan Harapan di Tengah Pemulihan

Saat ini, Repan masih berada di Jakarta untuk menjalani pemulihan fisik dan proses pemeriksaan polisi di Polsek Cempaka Putih.

Kepala Desa Oom yang menjenguknya pada Sabtu sebelumnya, melaporkan bahwa kondisi Repan membaik, meskipun lukanya belum kering dan jahitan masih menempel.

Repan kini terpaksa menetap sementara di rumah kenalan yang dipanggil ‘Pak Melo’ di daerah Tanjung Duren, menunggu rampungnya proses hukum.

Kesetiaan Repan pada tradisi Baduy Dalam pun terlihat jelas: meski terluka, keluarganya tidak bisa segera menjenguk karena aturan adat melarang warganya bepergian menggunakan kendaraan.

Solidaritas dan doa pun harus ditempuh dengan berjalan kaki. Kepala Desa Oom berharap besar kepada aparat kepolisian untuk segera menangkap para pelaku agar Repan dan warga Baduy lainnya yang datang ke Jakarta untuk berdagang dapat merasa aman.

Tragedi ini adalah panggilan bagi kita semua untuk melihat lebih dalam: bahwa di balik selembar KTP, ada seorang manusia yang layak mendapat pertolongan dan keadilan.

Statement:

Irma Suryani Chaniago, Anggota Komisi IX DPR RI (Dikutip pada Selasa, 4 November 2025)

“Ini bukan hanya tentang luka bacok di tangan, ini tentang luka di rasa kemanusiaan kita. Rumah sakit itu seharusnya menjadi benteng terakhir pertolongan, bukan tempat orang miskin dan orang adat dipertanyakan identitasnya saat berdarah-darah.”

“Jelas ini kasus darurat! Saya tegaskan, rumah sakit yang menolak Repan tidak punya empati, dan tindakan mereka tidak manusiawi. Nilai kemanusiaan harus selalu di atas untung-rugi dan administrasi.”

“Saya berharap polisi segera menangkap begal-begal itu, dan rumah sakit harus dievaluasi agar tragedi penolakan berbasis KTP ini tidak terulang pada siapapun, terutama pada saudara-saudara kita dari masyarakat adat.”