Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) baru saja mendorong penggunaan proyeksi peta dunia baru bernama Equal Earth untuk menggantikan proyeksi Mercator yang dinilai tidak akurat.
Meski didukung oleh 164 negara dalam sidang Majelis Umum PBB, peta baru ini rupanya memicu gelombang protes dari beberapa negara, termasuk India, Jepang, dan Ukraina, terkait penggambaran garis batas wilayah sengketa.
Satu-satunya negara yang menolak resolusi ini secara terang-terangan adalah Amerika Serikat, sementara enam negara lainnya memilih abstain.
Terlepas dari tingkat akurasi ukuran benua yang ditawarkan Equal Earth, masalah batas geopolitik justru menjadi kerikil tajam yang memicu perdebatan panas di ranah internasional.
Koreksi Ukuran Benua dan Alasan PBB Mendorong Equal Earth
Proyeksi Equal Earth sejatinya dibuat oleh tiga peneliti pada 2018 untuk mengoreksi bias visual yang diwariskan oleh proyeksi Mercator ciptaan Gerardus Mercator sejak 1569.
Dalam peta Mercator, benua di kawasan kutub seperti Eropa dan Amerika Utara tampak jauh lebih besar daripada ukuran sebenarnya, sementara Benua Afrika dan Amerika Selatan terlihat terdistorsi menjadi sangat kecil.
Sebagai gambaran, peta Mercator menampilkan ukuran Greenland hampir sebanding dengan Benua Afrika, padahal luas Afrika sebenarnya mampu menampung 14 Greenland sekaligus.
Aktivis Afrika pun mendukung penuh Equal Earthkarena dianggap mampu mengembalikan persepsi proporsional ukuran wilayah mereka secara lebih adil dan mendekati realitas.
Ukraina Soroti Status Crimea yang Warnanya Cenderung ke Rusia
Ukraina menjadi salah satu negara yang memilih sikap abstain dalam pemungutan suara resolusi PBB tersebut, bersama dengan Estonia, Georgia, Moldova, Serbia, dan Lithuania.
Alasan utamanya adalah penggambaran Semenanjung Crimea dalam peta Equal Earth yang dinilai lebih menguntungkan pihak Rusia secara visual.
Dalam peta baru tersebut, Crimea yang diduduki dan dianekspos Rusia sejak 2014 ditampilkan dengan warna kekuningan terang yang dinilai lebih mendekati warna wilayah Rusia ketimbang Ukraina utama.
Kyiv merasa keberatan karena peta baru ini dinilai berisiko menciptakan distorsi sejarah serta memicu penyalahgunaan propaganda batas wilayah.
Nota Protes Jepang Atas Penggambaran Kepulauan Kuril
Tak tinggal diam, pemerintah Jepang juga melayangkan permohonan koreksi resmi terhadap tim pembuat peta Equal Earth.
Meskipun mendukung resolusi PBB tersebut, Tokyo keberatan karena Kepulauan Kuril (yang disebut Jepang sebagai Northern Territories) digambarkan dengan warna dan corak yang sama persis seperti wilayah Rusia.
Sengketa atas empat pulau strategis ini telah berlangsung sejak Perang Dunia II ketika Uni Soviet menginvasi kawasan tersebut.
Ketegangan makin memuncak saat Presiden Rusia Vladimir Putin melakukan kunjungan ke kepulauan itu pada Agustus 2026, yang langsung direspons sinis oleh jajaran kabinet Jepang.
India Tegaskan Garis Batas Kashmir Harus Sesuai Peta Resmi
Senada dengan Jepang, India turut menyuarakan kekhawatirannya meski menyetujui resolusi pembaruan peta PBB tersebut.
Kementerian Luar Negeri India secara terbuka melayangkan catatan kritis terkait penggambaran wilayah perbatasan Jammu, Kashmir, serta Ladakh yang disengketakan dengan Pakistan dan China.
Pemerintah India menegaskan bahwa seluruh wilayah kedaulatannya wajib digambarkan secara akurat sesuai dengan peta resmi nasional mereka.
Setiap bentuk penggambaran batas negara yang membiaskan fakta dinilai tidak dapat diterima dan berpotensi memicu eskalasi politik baru.
Keunggulan Visual Versus Sensitivitas Geopolitik Dunia
Fenomena perdebatan ini membuktikan bahwa pembuatan peta dunia tidak sekadar urusan memindahkan bentuk bumi berbentuk tiga dimensi ke atas bidang datar dua dimensi.
Aspek teknis kepetuan kartografi selalu bersinggungan erat dengan sensitivitas geopolitik, kedaulatan negara, dan sejarah panjang sengketa wilayah.
Para ahli mengakui bahwa tidak ada peta datar yang 100 persen sempurna tanpa distorsi. Namun, ketika menyangkut batas-batas wilayah sensitif, sedikit perbedaan warna atau garis dapat memicu respons diplomasi yang amat serius dari negara-negara terdampak.
Diplomasi Lanjutan demi Penyempurnaan Peta Dunia Baru
Untuk meredam polemik yang terus berkembang, berbagai negara yang merasa dirugikan kini gencar melakukan pendekatan diplomasinya masing-masing.
Langkah meminta pembaruan data secara langsung kepada pembuat peta diharapkan bisa memunculkan jalan tengah yang adil bagi semua pihak.
PBB bersama para kartografer dunia kini diuji untuk menyeimbangkan antara keakuratan rasio luas daratan secara ilmiah dan penghormatan terhadap garis batas hukum internasional yang diakui.
Statement:
Andrii Melnyk, Perwakilan Tetap Ukraina untuk PBB
“Negara kami pada prinsipnya tidak menentang pokok persoalan dalam resolusi tersebut. Namun, Kyiv telah meminta perbaikan sebelum pemungutan suara, tetapi tidak mendapatkan tanggapan positif. Peta baru tersebut dapat membuka peluang terjadinya penyalahgunaan dan distorsi dalam penggambaran wilayah dunia.”
Randhir Jaiswal, Juru Bicara Kementerian Luar Negeri India
“Wilayah kedaulatan India, termasuk Wilayah Persatuan Jammu dan Kashmir serta Ladakh, harus digambarkan sesuai dengan peta resmi India. Setiap penggambaran yang tidak akurat atau menyesatkan tidak dapat diterima.”
3 Poin Penting:
-
Adopsi Proyeksi Equal Earth: Majelis Umum PBB menyetujui penggunaan peta Equal Earth yang lebih akurat menggambarkan rasio luas benua dibanding proyeksi Mercator.
-
Protes Wilayah Sengketa: Ukraina, Jepang, dan India melayangkan keberatan terkait penggambaran warna serta garis batas wilayah sengketa (Crimea, Kepulauan Kuril, dan Kashmir) yang dianggap menguntungkan pihak lain.
-
Sikap Politik Negara: Resolusi didukung 164 negara, sementara Amerika Serikat menjadi satu-satunya negara yang menolak dan enam negara lainnya memilih abstain.
