Pemerintah tengah menyiapkan perubahan besar dalam sistem penyaluran bantuan sosial (bansos) dan subsidi di Indonesia.
Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan mengungkapkan bahwa ke depan subsidi tidak lagi diberikan dalam bentuk barang, melainkan langsung kepada masyarakat penerima melalui mekanisme transfer tunai atau cash transfer.
Pernyataan tersebut disampaikan Luhut usai bertemu Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (9/6/2026).
Menurutnya, pemerintah saat ini sedang mengkaji dan mengintegrasikan berbagai program bantuan agar lebih efektif, transparan, serta tepat sasaran.
Dalam skema baru tersebut, nilai bantuan yang dihimpun dari berbagai program diperkirakan mencapai rata-rata Rp5,4 juta per orang.
AI Jadi Senjata Baru Pemerintah
Luhut menjelaskan, transformasi sistem bansos ini tidak lepas dari percepatan digitalisasi pemerintahan yang memanfaatkan teknologi kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI).
Teknologi tersebut akan menjadi fondasi utama dalam pengelolaan data nasional sehingga pemerintah dapat memastikan bantuan benar-benar diterima oleh masyarakat yang berhak.
Menurutnya, penggunaan AI memungkinkan pemerintah memiliki basis data yang lebih akurat dan terintegrasi.
Dengan sistem ini, proses verifikasi penerima manfaat dapat dilakukan secara lebih cepat sekaligus meminimalkan potensi kesalahan maupun penyalahgunaan dalam penyaluran bantuan sosial.
UMKM Juga Akan Dapat Manfaat
Tak hanya digunakan untuk mengelola program bansos, sistem berbasis AI juga akan diterapkan untuk mendukung pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
Pemerintah menilai teknologi tersebut mampu memetakan profil pelaku usaha secara lebih detail sehingga kebijakan pembiayaan dan pendampingan dapat diberikan sesuai kebutuhan masing-masing usaha.
Melalui analisis data yang lebih komprehensif, pelaku UMKM nantinya dapat memperoleh penilaian atau skor yang mencerminkan kondisi usaha mereka.
Dengan begitu, akses terhadap pembiayaan, bantuan modal, hingga program pengembangan usaha diharapkan menjadi lebih mudah dan tepat sasaran.
Menuju Pemerintahan Digital Berbasis Data
Luhut optimistis Indonesia berpeluang menjadi salah satu negara dengan sistem pemerintahan digital terbesar di dunia.
Dengan jumlah penduduk yang diperkirakan mendekati 300 juta jiwa dalam beberapa tahun mendatang, pemanfaatan AI dianggap sebagai langkah strategis untuk meningkatkan kualitas layanan publik secara menyeluruh.
Ia menambahkan, seluruh proses pemerintahan, mulai dari pengumpulan data, pelaksanaan program, hingga pengawasan kebijakan dapat dipantau secara real time melalui sistem digital yang terintegrasi.
Menariknya, pengembangan teknologi tersebut dilakukan oleh talenta lokal yang menunjukkan kemampuan anak bangsa dalam membangun solusi digital berskala nasional.
Statement:
Luhut Binsar Pandjaitan, Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN)
“Subsidi tidak akan lagi ke barang. Subsidi akan langsung kepada penerima. Rata-rata kita kumpulkan bansos itu dengan cash transfer dan seterusnya ada Rp5,4 juta per orang.”
“Dan ini nanti dikelompokkan dengan AI. Kita akan bisa mendorong UMKM dengan memberikan skor yang baik karena orang ini sudah bisa dipantau dengan jelas latar belakangnya karena teknologi.”
3 Poin Penting:
- Pemerintah berencana mengubah sistem subsidi dan bansos dari berbentuk barang menjadi transfer tunai langsung kepada penerima dengan nilai rata-rata Rp5,4 juta per orang.
- Teknologi AI akan digunakan untuk mengelola data nasional agar penyaluran bantuan lebih akurat, transparan, dan tepat sasaran.
- Sistem digital berbasis AI juga akan dimanfaatkan untuk mendukung pengembangan UMKM melalui pemetaan profil usaha dan penilaian yang lebih komprehensif.
