Luhut Minta Program MBG Disantap Selama 10 Tahun Penuh: Mengurai Simpul Ekonomi, Bukan Simpul Ikat Pinggang

Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN), Bapak Luhut Binsar Pandjaitan, baru-baru ini mengeluarkan sebuah fatwa ekonomi yang setidaknya akan membuat perut semua orang Indonesia—dan mungkin beberapa kantong—terenyuh.

Dalam sebuah seminar bertajuk 1 Tahun Pemerintahan Prabowo-Gibran, beliau menegaskan bahwa program andalan, Makan Bergizi Gratis (MBG), harus dipelihara dan dijalankan “paling tidak 10 tahun.”

Wacana ini sontak mengundang senyum kecut, membayangkan satu dekade penuh di mana piring-piring nasional tak pernah sepi dari sajian makanan (yang katanya) bergizi.

Luhut dengan kacamata optimismenya menyatakan bahwa meskipun pelaksanaan MBG masih “kurang di sana-sini,” ia percaya program ini adalah sangat baik karena akan melahirkan simpul-simpul ekonomi baru.

Ya, simpul ekonomi. Bukan simpul di perut karena terlalu kenyang atau simpul di wajah karena melihat anggarannya.

Luhut bahkan membanggakan presentasinya di hadapan Menteri Perdagangan Amerika Serikat, Howard Lutnick.

Di hadapan sang menteri dari negeri Paman Sam itu, Luhut mengeklaim bahwa MBG adalah formula ajaib untuk mengurangi kemiskinan dan menciptakan pemerataan uang di daerah.

Konon, Lutnick pun sepakat. Memang, ide menyebar uang di daerah melalui piring makan gratis terdengar seperti resep ala Robin Hood yang menggunakan sendok.

Namun, Luhut mengingatkan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, bahwa pelaksanaan memang harus diperbaiki.

Luhut mengatakan bahwa BGN harus belanja dengan benar, seolah-olah BGN adalah murid nakal yang harus dipaksa membelanjakan triliunan rupiah dengan moral yang tinggi.

BGN yang Dipaksa Kaya Mendadak: Drama Triliunan Rupiah

Kepercayaan Presiden terhadap program MBG ini memang tidak main-main. Luhut bahkan membandingkan BGN yang baru lahir dengan Tentara Nasional Indonesia (TNI) yang sudah berdiri tegak.

Bayangkan, BGN, yang ibaratnya masih bayi baru belajar merangkak, dipaksa membelanjakan anggaran MBG sebesar Rp171 triliun, sementara TNI yang sudah matang dan siap tempur saja hanya mendapat Rp175 triliun.

Sebuah perbandingan yang epik, seolah mengatakan bahwa mengisi perut rakyat adalah sama pentingnya dengan menjaga kedaulatan negara.

Maka, wajar jika Luhut berpesan, “organisasi ini (BGN) perlu diperkuat juga karena ini bukan organisasi satu tahun, bukan untuk lima tahun, mungkin bertahun-tahun ke depan.”

Namun, di balik optimisme 10 tahun Luhut, ada drama penyerapan anggaran yang sungguh menyentuh. Kepala BGN, Dadan Hindayana, dengan jujur mengakui timnya hanya mampu menyerap Rp99 triliun dari total Rp171 triliun, bahkan mengembalikan Rp70 triliun ke kas negara.

Ini bukan karena mereka tidak mau, tetapi karena sebagian proyek MBG masih dalam proses pembangunan dan verifikasi.

Sungguh sebuah kisah kemanusiaan: badan yang baru terbentuk dipaksa kaya mendadak, bingung bagaimana cara membelanjakan uang secepat kilat.

Meskipun ada “keterlambatan” ini, Presiden Prabowo Subianto tetap royal dengan memberikan anggaran jumbo lagi senilai Rp335 triliun untuk MBG di tahun 2026.

Ya, Rp335 triliun! Sebuah angka yang membuat sisa Rp70 triliun yang dikembalikan BGN terlihat seperti uang kembalian receh.

Anggaran ini dibagi untuk BGN dan dana cadangan—seolah-olah memastikan piring makan rakyat tidak akan pernah kosong, bahkan jika BGN kembali “terlalu jujur” mengembalikan uang.