Menteri Keuangan Batal Rebut Anggaran Setelah Diserap Mendadak ‘Sangat Membaik’

Setelah drama deadline yang mencekam, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan, dengan bangga mengumumkan bahwa ancaman Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa untuk menyita anggaran Program Makan Bergizi Gratis (MBG) senilai Rp71 triliun kini sudah jauh dari realita.

Pasalnya, penyerapan dana program tersebut, yang tadinya disebut lamban dan membebani bunga utang negara, kini mendadak menunjukkan tanda-tanda “sangat membaik.”

LBP–sapaan akrabnya–telah memastikan juga bahwa penyerapan anggarannya sekarang kelihatan sangat membaik, sehingga Menteri Keuangan tak perlu nanti ngambil-ngambil anggaran yang tidak terserap. Sebuah  nada lega laiknya seorang senior yang baru saja menyelamatkan nilai ujian juniornya.

Luhut pun meminta Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, untuk memastikan seluruh anggaran Rp71 triliun itu benar-benar digunakan.

Tujuannya mulia: serapan anggaran yang optimal dapat menggerakkan ekonomi di daerah, meskipun gerakannya terjadi di menit-menit terakhir batas waktu.

Ancaman Deadline Menkeu yang Menggerakkan Roda Ekonomi

Memang, kemajuan penyerapan anggaran ini patut dicurigai sebagai reaksi alami terhadap ancaman tegas dari Menkeu Purbaya.

Sebelumnya, Purbaya sempat membuat ultimatum yang cukup keras: jika anggaran MBG senilai Rp71 triliun tidak terserap optimal hingga Oktober 2025, ia siap mengalihkannya.

Alasannya logis, namun sinis: anggaran yang menganggur di kas negara tetap menimbulkan beban bunga utang yang harus dibayar rakyat.

Ia bahkan sudah menyiapkan opsi pengalihan: memperpanjang program bantuan beras 2×10 kg untuk masyarakat miskin.

Ternyata, ancaman untuk mengalihkan bantuan ke orang miskin adalah stimulus paling efektif untuk membuat anggaran program prioritas terserap dengan cepat.

Lompatan Kuantitas: Dari Lambat ke 34 Persen dalam Sekejap

Kepala BGN, Dadan Hindayana, sendiri melaporkan bahwa penyerapan anggaran MBG kini telah mencapai Rp21,64 triliun atau sekitar 34 persen dari total anggaran Rp71 triliun.

Angka ini, yang dulunya terkesan lambat, kini menjadi bukti kecepatan luar biasa birokrasi dalam merespons tekanan deadline.

Dari jumlah tersebut, Rp18,63 triliun disalurkan untuk bantuan makan bergizi, dengan cakupan 37 persen penerima manfaat.

Dadan menjelaskan bahwa lambatnya penyerapan di awal tahun disebabkan jumlah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang masih sedikit.

Namun, kini, seolah-olah mendapat suntikan adrenalin, jumlah SPPG telah meningkat signifikan menjadi lebih dari 8.000 unit. Ia bahkan menargetkan mencapai 20 ribu unit pada November.

Lompatan kuantitas yang mendadak ini membuktikan: birokrasi kita baru bekerja keras setelah ada Menteri yang siap mengambil dompet mereka.

Filosofi Anggaran: Jangan Sampai Nganggur

Pada akhirnya, pertemuan ini menegaskan filosofi anggaran yang sangat humanis di Indonesia: jangan sampai ada uang yang nganggur.

Apakah program tersebut sudah berjalan sempurna atau belum, atau apakah menu makanannya masih menimbulkan keracunan massal, itu urusan belakangan.

Yang penting, uangnya harus bergerak untuk menggerakkan ekonomi. Luhut dan Dadan sukses membuktikan bahwa dengan monitoring dan sedikit ancaman finansial, anggaran sebesar Rp71 triliun bisa membaik dalam sekejap mata, menyelamatkan para pejabat dari rasa malu karena menjadi penyebab beban bunga utang negara.

Statement:

Purbaya Yudhi Sadewa, Menteri Kuangan

“Kalau ditemukan masih nganggur, kita bantu secepatnya supaya terpakai. Tapi kalau tidak bisa juga, kita ambil duitnya. Kan begitu, fair kan.”

Luhut Binsar Pandjaitan, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman

“Tadi kami pastikan juga bahwa penyerapan anggarannya sekarang kelihatan sangat membaik, sehingga Menteri Keuangan ndak perlu nanti ngambil-ngambil anggaran yang tidak terserap.”