Dunia industri kendaraan listrik tanah air mendadak diuji oleh ketidakpastian arah kebijakan pemerintah, terutama terkait kelanjutan insentif subsidi motor listrik.
Para pelaku usaha mengaku mulai kewalahan menghadapi dinamika aturan yang dinilai kurang konsisten dan sering berubah-ubah. Kondisi ini secara perlahan mulai menekan angka penjualan sekaligus mengancam ritme operasional para dealer di berbagai daerah.
Ketidaktegasan regulasi tersebut membuat pasar kendaraan ramah lingkungan menjadi lesu lantaran masyarakat memilih untuk menahan diri.
Konsumen cenderung menunda keputusan pembelian unit baru demi menunggu kepastian besaran maupun skema subsidi dari pemerintah.
Dampak berantai ini pun membuat stok kendaraan di tingkat pabrikan hingga jaringan dealer menumpuk tanpa kepastian.
Jeritan Pelaku Industri dan Ancaman Gulung Tikar Dealer
Ketua Perkumpulan Industri Kendaraan Listrik Indonesia (Periklindo), Moeldoko, menyampaikan keluhan mendalam para pelaku usaha dalam rapat kerja bersama Komisi VII DPR RI pada Senin (21/9/2026).
Pihaknya menyayangkan ragu-ragunya pemerintah dalam menetapkan keberlanjutan program insentif, padahal dampaknya sangat positif bagi percepatan transisi energi nasional.
Pola kebijakan yang terkesan mengambang ini dinilai sangat merugikan ekosistem bisnis yang sedang berkembang.
Jika situasi ini terus dibiarkan tanpa adanya solusi konkret, risiko penutupan bisnis dealer motor listrik secara massal bukanlah hal yang mustahil terjadi dalam waktu dekat.
Analogi Kritis Moeldoko Soal Arah Kebijakan Pemerintah
Dalam forum resmi bersama para wakil rakyat tersebut, Moeldoko melayangkan sentilan menohok terkait inkonsistensi regulasi insentif saat ini.
Ia menilai manfaat keberadaan kendaraan listrik sejatinya turut dirasakan langsung oleh pemerintah, sehingga tidak ada alasan untuk menunda kepastian aturan.
Usulan Skema Jangka Panjang Demi Kepastian Investasi
Kondisi stagnan di tingkat ritel ini ditegaskan menjadi persoalan besar yang membutuhkan dukungan penuh dari DPR RI untuk mendesak pemerintah.
Kepastian hukum dan regulasi sangat krusial agar iklim investasi di sektor kendaraan listrik tidak runtuh di tengah jalan akibat keraguan pembuat kebijakan.
Moeldoko juga menggarisbawahi bahwa skema subsidi tidak sepatutnya diberikan dengan durasi jangka pendek yang hanya berlaku setahun sekali.
Evaluasi tahunan yang diiringi masa tunggu tanpa kepastian dinilai menyulitkan para pengusaha dalam merancang strategi bisnis serta komitmen investasi jangka panjang.
Pentingnya Regulasi Berkelanjutan Bagi Ekosistem EV
Sebagai solusi konkret, pihak Periklindo mengusulkan agar pemerintah menetapkan kepastian program insentif kendaraan listrik sekurang-kurangnya untuk jangka waktu tiga tahun ke depan.
Langkah ini dipandang ideal untuk memberikan rasa aman bagi calon pembeli sekaligus memberikan kepastian bagi produsen dan investor.
Statement:
Moeldoko, Ketua Periklindo
“Kalau pemerintah menikmati seperti itu, jangan ragu-ragu untuk memberikan insentif. Kenapa insentif maju mundur, maju mundur kayak umbel saja gitu loh. Jadi kadang diberikan harapan, besoknya lagi nunggu lagi kapan akan diberikan. Sehingga apa yang terjadi? Seluruh diler-diler kita, pabrikan, itu stuck sekarang.”
“Dengan stuck itu risikonya, banyak diler yang mati. Karena apa? Karena masyarakatnya menunggu, kapan ini subsidi diberikan? Akhirnya enggak beli-beli motor. Itu persoalan besar ini. Jadi mohon nanti DPR juga memberikan dukungan penuh untuk pemerintah tidak ragu-ragu memberikan insentif.”
“Sekarang ini kebijakan tentang insentif itu setahun, berikutnya janji lagi, nunggu belum turun-turun, entar lagi mungkin ingat kasih lagi setahun. Ini tidak membawa kepastian bagi para pelaku industri.”
3 Poin Penting:
-
Desakan Kepastian Insentif: Periklindo mendesak pemerintah untuk memberikan kepastian kebijakan subsidi motor listrik karena inkonsistensi aturan membuat penjualan dan operasional dealer mengalami stagnasi.
-
Dampak Kebijakan Maju Mundur: Ketidakpastian insentif menyebabkan calon konsumen menunda pembelian motor listrik, yang berisiko membuat pabrikan stuck dan bisnis dealer terancam gulung tikar.
-
Usulan Regulasi Jangka Panjang: Periklindo mengusulkan agar skema insentif diberikan dengan kepastian minimal 3 tahun, bukan sistem tahunan yang membingungkan pelaku industri dan investor.
