Program pengiriman 2,4 juta genteng dari Sentra Jatiwangi, Kabupaten Majalengka, Jawa Barat, yang menjadi bagian dari program Gentengisasi Presiden Prabowo Subianto, justru diwarnai kejadian tak terduga.
Puluhan sopir truk yang disiapkan untuk mengangkut genteng melakukan protes karena belum menerima upah jasa pengiriman.
Momen tersebut terjadi saat Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menghadiri seremoni peluncuran di Lapangan Pasar Lama Majalengka, Minggu (8/11/2026).
Situasi mulai menjadi perhatian ketika Maruarar, yang akrab disapa Ara, bertanya kepada para sopir, apakah para sopir truk sudah siap berangkat?
Alih-alih menjawab siap, puluhan sopir justru bersorak dan mengangkat kedua tangan membentuk simbol silang sebagai tanda penolakan.
Pemandangan tersebut memperlihatkan bahwa di balik ambisi besar mengirim jutaan genteng ke berbagai daerah, masih ada persoalan mendasar yang belum diselesaikan, yakni hak para pekerja pengangkut.
Sopir Truk Mengaku Belum Menerima Upah
Salah satu sopir bernama Opik mengungkapkan bahwa belum separuh dari sopir yang hadir di lokasi menerima pembayaran. Kondisi ini membuat sejumlah pengemudi memilih menunda keberangkatan sampai hak mereka dipenuhi.
Ia juga mengaku belum mengetahui secara pasti apakah keterlambatan pembayaran berasal dari vendor penyalur jasa atau aliran anggaran dari pemerintah daerah kepada pihak vendor.
Keluhan serupa disampaikan sopir lainnya, Omay. Ia mengatakan para sopir sudah menginap di lapangan dan harus mengeluarkan uang pribadi untuk memenuhi kebutuhan konsumsi.
Bahkan, beberapa pengemudi mengaku telah bermalam selama beberapa hari tanpa kepastian pembayaran. Persoalan tidak berhenti pada upah jasa angkutan karena anggaran untuk bahan bakar minyak (BBM) juga belum diterima.
Masalah Pembayaran Membuat Pengiriman Tertunda
Keterlambatan pembayaran ini memperlihatkan pentingnya kesiapan administrasi sebelum sebuah program berskala besar diluncurkan.
Terlebih, pengiriman 2,4 juta genteng tersebut melibatkan ratusan kendaraan dengan perhitungan upah yang berbeda-beda, menyesuaikan jarak dan lokasi tujuan.
Tanpa kejelasan pembayaran, sopir tentu memiliki alasan untuk mempertimbangkan kembali keberangkatan mereka karena biaya operasional dan kebutuhan selama perjalanan tidak bisa ditanggung begitu saja.
Menanggapi protes tersebut, Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat Herman Suyatman menyebut terdapat persoalan pembayaran di koperasi.
Sementara itu, Ara mengambil sikap dengan meminta para sopir dan kernet tidak memaksakan diri berangkat apabila upah belum dibayarkan atau jumlah pembayaran masih kurang.
Program Gentengisasi Libatkan 600 Truk dan 34 UMKM
Sebagai informasi, pengiriman 2,4 juta genteng Majalengka direncanakan melibatkan sekitar 600 truk.
Program ini diinisiasi oleh Kementerian PKP bersama Pemerintah Provinsi Jawa Barat, Pemerintah Kabupaten Majalengka, serta Koperasi Para Pengrajin Genteng Jatiwangi.
Selain menggerakkan distribusi produk lokal, kegiatan tersebut juga melibatkan 34 unit usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang bergerak dalam industri genteng.
Skala kegiatan ini menunjukkan besarnya potensi ekonomi yang bisa dihasilkan dari pengembangan industri kerajinan daerah.
Pemerintah bahkan menargetkan pesanan genteng Majalengka meningkat dari 2,4 juta unit pada 2026 menjadi minimal 4 juta unit pada 2027.
Target tersebut menjadi bagian dari program Gentengisasi yang dicetuskan Presiden Prabowo Subianto untuk meningkatkan penggunaan produk dalam negeri sekaligus memperluas pasar industri genteng lokal.
Namun, peningkatan pesanan idealnya harus berjalan beriringan dengan sistem pembayaran yang transparan, kepastian biaya operasional, serta perlindungan terhadap para pekerja yang terlibat dalam distribusi.
Ambisi Besar Harus Diimbangi Kesejahteraan Pekerja
Dari sudut pandang ekonomi kerakyatan, kejadian di Majalengka menjadi pengingat bahwa keberhasilan program pemerintah tidak cukup diukur dari jumlah produk yang dipesan atau banyaknya kendaraan yang dikerahkan.
Ada sopir, kernet, pengrajin, dan pelaku UMKM yang menjadi bagian penting dari rantai distribusi. Mereka harus mendapatkan kepastian hak sebelum diminta menjalankan tugas.
Program Gentengisasi tentu memiliki peluang besar untuk mengangkat industri lokal, tetapi persoalan pembayaran seperti ini perlu segera diselesaikan agar kepercayaan para pekerja dan pelaku usaha tetap terjaga.
Statement:
Maruarar Sirait, Menteri PKP
“Yang sudah jalan, yang belum tinggal sini, yang masih kurang tinggal juga.”
3 Poin Penting:
- Peluncuran pengiriman 2,4 juta genteng Majalengka pada 8 November 2026 diwarnai protes puluhan sopir truk karena sebagian besar belum menerima upah dan biaya BBM.
- Sekda Jawa Barat Herman Suyatman menyebut terdapat persoalan koreksi pembayaran di koperasi, sedangkan Menteri PKP Maruarar Sirait meminta sopir tidak berangkat sebelum hak mereka dipenuhi.
- Program Gentengisasi melibatkan 600 truk dan 34 UMKM, dengan target peningkatan pesanan genteng Majalengka dari 2,4 juta unit pada 2026 menjadi minimal 4 juta unit pada 2027.
