Rencana pemerintah mewajibkan perusahaan menitipkan Dana Cadangan Pesangon (DCP) kepada lembaga pemerintah mulai menuai perhatian kalangan pengusaha.
Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) menilai kebijakan ini perlu dikaji secara matang agar tidak justru menambah beban dunia usaha.
Pasalnya, sejumlah perusahaan sudah menjalankan program perlindungan pekerja melalui skema Jaminan Hari Tua (JHT), Jaminan Pensiun (JP), hingga Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP).
Ketua Umum APINDO, Shinta Kamdani, menegaskan bahwa penunjukan lembaga pengelola DCP bukan satu-satunya persoalan yang harus diperhatikan pemerintah.
Menurutnya, hal paling penting adalah memastikan mekanisme baru tersebut tidak tumpang tindih dengan program perlindungan yang sudah tersedia.
Jangan Sampai Dana Pesangon Justru Membebani Perusahaan
Shinta menilai pemerintah perlu menyelaraskan kebijakan DCP dengan berbagai regulasi yang sudah berlaku.
Terlebih, pembayaran pesangon memiliki karakteristik berbeda dengan jaminan sosial maupun dana pensiun karena kewajibannya dapat muncul sewaktu-waktu ketika terjadi pemutusan hubungan kerja (PHK).
Karena itu, harmonisasi antara UU Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK), regulasi jaminan sosial, serta UU Pelindungan Ketenagakerjaan menjadi hal penting.
APINDO juga meminta pemerintah mempertimbangkan pemanfaatan infrastruktur pengelolaan dana yang sudah tersedia.
Ia turut mengingatkan bahwa setoran berkala DCP bisa memberikan dampak berbeda terhadap likuiditas, modal kerja, dan investasi setiap sektor usaha.
Kadin Khawatir Modal Kerja dan Kesempatan Kerja Ikut Tertekan
Kekhawatiran serupa disampaikan Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia.
Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang Organisasi, Komunikasi, dan Pemberdayaan Daerah Kadin Indonesia, Erwin Aksa, pada prinsipnya mendukung upaya pemerintah menjamin pembayaran pesangon pekerja.
Menurutnya, hak karyawan harus tetap terlindungi, termasuk ketika perusahaan mengalami kesulitan keuangan atau harus melakukan restrukturisasi.
Namun, Erwin mengingatkan bahwa kewajiban menyetorkan dana secara berkala kepada satu lembaga pengelola dapat mengubah pola pengelolaan keuangan perusahaan.
Dana yang sebelumnya digunakan untuk membeli bahan baku, membayar pemasok, operasional, hingga ekspansi berpotensi harus dialihkan untuk memenuhi kewajiban setoran tersebut.
Pemerintah Punya Tenggat Oktober 2027, Pengusaha Minta Skema Bertahap
Dampaknya dinilai bisa lebih terasa bagi industri padat karya, usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), serta perusahaan dengan modal kerja terbatas.
Jika tidak dirancang secara proporsional, kewajiban DCP berpotensi meningkatkan kebutuhan pembiayaan dan mengurangi kemampuan perusahaan merekrut tenaga kerja baru.
Karena itu, Kadin mengusulkan agar pemerintah menerapkan kebijakan secara bertahap dengan mempertimbangkan skala usaha, kondisi keuangan, serta karakteristik masing-masing industri.
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan, pengusaha diwajibkan menyediakan Dana Cadangan Pesangon sebagai sumber pembayaran hak pekerja akibat PHK.
Pasal 253 mengatur bahwa dana tersebut dikelola lembaga pemerintah, dengan pengecualian bagi pengusaha usaha mikro dan kecil.
Perusahaan diberikan waktu hingga Oktober 2027 untuk mulai mengalihkan dana cadangan pesangon kepada lembaga yang ditunjuk. Meski demikian, mekanisme teknis dan lembaga pengelolanya masih menunggu peraturan pemerintah sebagai aturan turunan.
Statement:
Shinta Kamdani, Ketua Umum APINDO
“Sejumlah perusahaan juga telah memiliki program dana pensiun melalui DPPK maupun DPLK.”
Erwin Aksa, Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang Organisasi, Komunikasi, dan Pemberdayaan Daerah Kadin Indonesia
“Apabila seluruh perusahaan diwajibkan menyetorkan dana secara berkala kepada lembaga tertentu, maka akan terjadi perubahan signifikan dalam pengelolaan arus kas dunia usaha.”
3 Poin Penting:
-
APINDO meminta harmonisasi aturan: Dana Cadangan Pesangon harus diselaraskan dengan JHT, JP, JKP, DPPK, dan DPLK agar tidak terjadi tumpang tindih perlindungan pekerja.
-
Kadin mengkhawatirkan likuiditas perusahaan: Setoran berkala berpotensi mengurangi modal kerja, menghambat ekspansi, dan memengaruhi perekrutan tenaga kerja baru.
-
Pemerintah menargetkan Oktober 2027: Kewajiban pengalihan dana pesangon diatur dalam UU Nomor 27 Tahun 2026, sementara mekanisme teknis dan lembaga pengelola masih menunggu aturan turunan.



