Rapor Merah Program MBG: Hasil Survei Poltracking Indonesia Ungkap Ketidakpuasan Publik

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digadang-gadang menjadi salah satu program unggulan pemerintah kini sedang menjadi sorotan hangat publik.

Lembaga survei Poltracking Indonesia baru saja merilis hasil riset teranyarnya yang menunjukkan penurunan tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelaksanaan program tersebut secara signifikan.

Temuan ini lantas memicu perbincangan hangat di kalangan akademisi, pengamat kebijakan publik, hingga warganet di berbagai media sosial.

Berdasarkan data yang dihimpun, sebanyak 49,2% responden menyatakan tidak puas dengan penyelenggaraan MBG di lapangan. Angka tersebut melampaui persentase publik yang mengaku puas, yakni berada di angka 46,4%.

Tingginya angka ketidakpuasan ini menjadi sinyal kuat bahwa ada celah besar yang harus segera dievaluasi oleh kementerian dan lembaga terkait agar tujuan awal pemenuhan gizi anak bangsa tidak melenceng.

Sorotan Kritis Poltracking dan Dilema Keberlanjutan Program

Merespons temuan statistik tersebut, Direktur Eksekutif Poltracking Indonesia, Hanta Yuda AR, secara tegas menyebut bahwa angka ketidakpuasan ini adalah sebuah peringatan keras bagi para pemangku kebijakan.

Kondisi evaluatif ini menunjukkan adanya persoalan serius dalam rantai distribusi, pengawasan kualitas, hingga eksekusi teknis di tingkat daerah yang dirasakan langsung oleh masyarakat penerima manfaat.

Dampak dari rasa ketidakpuasan tersebut tecermin dalam dinamika pandangan publik terkait masa depan program MBG. Sebanyak 44,6% responden secara terbuka menginginkan agar program Makan Bergizi Gratis tidak dilanjutkan lagi.

Sementara itu, 42,1% responden lainnya masih menaruh harapan dan menilai program ini tetap layak diteruskan dengan catatan wajib melakukan pembenahan besar-besaran di berbagai lini.

Kualitas Lauk Hingga Isu Keracunan Jadi Alasan Utama Penolakan

Riset dari Poltracking Indonesia juga berhasil membongkar akar masalah yang memicu tingginya angka penolakan dari masyarakat.

Alasan utama yang mendorong responden enggan mendukung keberlanjutan MBG berkisar pada rendahnya standar kualitas rasa dan gizi makanan yang disajikan.

Banyak orang tua murid dan penerima manfaat merasa lauk pauk yang diberikan kurang bervariasi serta tidak memenuhi standar gizi seimbang yang dijanjikan.

Tak berhenti di situ, isu sensitif terkait keselamatan dan kebersihan makanan turut membanyangi citra program ini di mata publik.

Adanya laporan kasus ketidakcocokan lauk hingga insiden keracunan makanan di beberapa daerah menjadi pukulan telak yang menggerus rasa percaya masyarakat.

Faktor keamanan pangan inilah yang pada akhirnya memicu keresahan massal sehingga publik mendesak adanya pengawasan ketat terhadap vendor atau penyedia jasa boga.

Metodologi Ilmiah Survei dan Desakan Evaluasi Total Bagi Pemerintah

Guna menjaga keabsahan data, survei nasional Poltracking Indonesia ini diselenggarakan pada rentang waktu 14 hingga 20 Agustus 2026.

Riset ini melibatkan sebanyak 1.220 responden warga negara Indonesia yang telah memiliki hak pilih, berusia di atas 17 tahun, atau sudah menikah.

Seluruh data dikumpulkan melalui metode wawancara tatap muka langsung (offline interview) oleh tenaga survei terlatih di berbagai wilayah Indonesia.

Metode penarikan sampel menggunakan multistage random sampling dengan tingkat kepercayaan mencapai 95% dan margin of error sebesar kurang lebih 2,9%.

Dengan metodologi yang teruji ini, hasil survei diharapkan dapat dijadikan rujukan resmi bagi pemerintah untuk segera membenahi sistem tata kelola, transparansi vendor kuliner, serta jaminan mutu makanan demi keselamatan dan kesehatan anak-anak di seluruh pelosok Nusantara.

Statement:

Hanta Yuda AR, Direktur Eksekutif Poltracking Indonesia

“MBG bisa dikatakan rapor merah, peringatan penting bagi pemerintah untuk memperbaiki dari sisi penyelenggaraan dan implementasinya.”

3 Poin Penting:

• Penurunan Kepuasan Publik: Survei Poltracking Indonesia mencatat 49,2% responden tidak puas terhadap program Makan Bergizi Gratis (MBG), melebihi angka kepuasan yang sebesar 46,4%.

• Penyebab Utama Rapor Merah: Penolakan keberlanjutan program MBG dipicu oleh buruknya kualitas rasa dan gizi makanan, lauk yang tidak cocok, hingga timbulnya kasus keracunan makanan di lapangan.

• Desakan Evaluasi Implementasi: Sebanyak 44,6% responden menginginkan program MBG dihentikan, sehingga Poltracking mendesak pemerintah segera melakukan pembenahan total pada sistem penyelenggaraan dan distribusi.