Gelombang keresahan warga korban bencana banjir dan longsor tahun 2024 di Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, mendadak jadi sorotan hangat netizen.
Melalui unggahan video yang viral di media sosial, sejumlah warga Kampung Cikanti dan Desa Cidadap, Kecamatan Simpenan, mengaku terlantar lantaran belum menerima dana bantuan kontrakan sebesar Rp10 juta rupiah meski peristiwa memilukan tersebut telah berlalu hampir dua tahun.
Keadaan ini memicu respons cepat dari Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi atau yang akrab disapa Kang Dedi Mulyadi (KDM).
Melalui akun Instagram pribadinya, beliau memberikan klarifikasi langsung guna meluruskan duduk perkara serta meluruskan alur permohonan bantuan yang sempat dikeluhkan warga di ranah publik tersebut.
Akar Masalah Keterlambatan dan Jejak Penyaluran Bantuan Triliunan
Dalam keterangannya, Dedi Mulyadi menegaskan bahwa musibah banjir dan tanah longsor di Sukabumi terjadi pada Desember 2024, yakni periode sebelum dirinya resmi menjabat sebagai orang nomor satu di Jawa Barat.
Keterlambatan pencairan dana bantuan kontrakan tersebut sejatinya dipicu oleh alur birokrasi, di mana surat permohonan diajukan Pemkab Sukabumi ke BNPB dan bukan ditujukan kepada Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
Kendati demikian, Dedi Mulyadi membeberkan bahwa pihak Pemprov Jabar sebenarnya telah menyalurkan anggaran bantuan penanganan bencana yang fantastis untuk wilayah Kabupaten Sukabumi.
Total dana yang sudah digelontorkan capai angka Rp6.093.000.000 untuk berbagai program pemulihan, mulai dari santunan biaya hidup hingga pembangunan rumah layak huni berarsitektur khas Sunda.
Rincian Bantuan dan Solusi Pemprov Jabar untuk 120 Kepala Keluarga
Secara rinci, Pemprov Jabar telah memberikan dana biaya hidup sebesar Rp10 juta per KK kepada 28 keluarga di Kecamatan Simpenan dengan total Rp280 juta.
Selain itu, pada tahun 2025 dan 2026 telah dibangun puluhan unit rumah panggung di Kecamatan Palabuhanratu dan Nyalindung yang memakan anggaran miliaran rupiah lengkap beserta pengadaan tanah dan fasilitas penunjangnya.
Menjawab keluhan warga yang viral, Dedi Mulyadi memastikan siap turun tangan menyelesaikan masalah ini secara tuntas tanpa melempar tanggung jawab.
Beliau mencatat terdapat sekitar 120 kepala keluarga terdampak yang membutuhkan perhatian, dan Pemprov Jabar siap menyiapkan alokasi anggaran hingga miliaran rupiah demi memulihkan kehidupan warga Sukabumi.
Sinergi Pemprov dan Pemkab Sukabumi Demi Tuntasnya Penanganan Bencana
Guna merealisasikan bantuan paska-bencana tersebut, Dedi Mulyadi mengajukan syarat mutlak kepada Pemerintah Kabupaten Sukabumi untuk segera menyediakan lahan relokasi yang aman.
Dengan kesiapan lahan dari Pemkab Sukabumi, skema bantuan dari tingkat provinsi dapat segera dikucurkan tanpa kendala administratif yang berlarut-larut.
Komitmen ini ditegaskan sebagai langkah konkret pemerintah dalam menyelesaikan setiap gejolak sosial serta permasalahan bencana di kawasan Jawa Barat secara bergotong royong.
Sinergi antara gubernur, bupati, dan wali kota diharapkan menjadi kunci utama agar tidak ada lagi warga terdampak bencana yang merasa diabaikan.
Statement:
Warga Terdampak Bencana Sukabumi
“Teruntuk Bapak Gubernur Jawa Barat, Bapak Dedi Mulyadi, tolong perhatikan kami juga, Pak, di sini sebagai warga Kampung Cikanti, Cisarua dan yang lainnya Desa Cidadap, Kecamatan Simpenan, Sukabumi. Kami di sini sudah hampir 2 tahun masih terlantar, belum mendapatkan kepastian mengenai uang pengontrakan Rp10 juta dan tempat tinggal.”
Dedi Mulyadi, Gubernur Jawa Barat
“Seluruh keterlambatan terjadi karena surat yang dikirim tidak ditujukan ke gubernur, melainkan ke BNPB, dan peristiwa tersebut terjadi sebelum saya memimpin menjadi gubernur. Total kebutuhannya bukan 46, tetapi 120 kepala keluarga. Kalau bantuannya Rp40.000.000 per KK, maka diperlukan dana yang harus disiapkan oleh Pemerintah Provinsi sebesar Rp4.800.000.000.”
3 Poin Penting:
-
Penyebab Keterlambatan Bantuan: Surat permohonan bantuan diajukan Pemkab Sukabumi ke BNPB alih-alih ke Pemprov Jabar, serta musibah terjadi pada Desember 2024 sebelum Dedi Mulyadi menjabat sebagai Gubernur Jabar.
-
Realisasi Bantuan Pemprov Jabar: Pemprov Jabar telah menyalurkan dana bantuan sebesar Rp6,093 miliar untuk biaya hidup serta pembangunan rumah warga terdampak di Kecamatan Simpenan, Palabuhanratu, dan Nyalindung.
-
Komitmen Solusi Total: Pemprov Jabar siap mengalokasikan anggaran Rp4,8 miliar untuk 120 KK terdampak dengan catatan Pemkab Sukabumi segera menyediakan lahan relokasi.
