Jakarta Modern Dibangun Uang Judi? Ngapain Sih Ali Sadikin Dulu Legalin Kasino di Tahun 1967?

Guys, sebelum wacana legalisasi kasino dibahas panas di DPR, kita wajib flashback ke tahun 1967. Dulu, Gubernur Jakarta yang legendaris, Ali Sadikin, ngambil langkah berani banget dengan melegalkan perjudian.

Keputusan ini bukan tanpa alasan, lho. Ali Sadikin dihadapin sama tantangan pelik: nggak ada anggaran buat ngebangun Jakarta, padahal banyak infrastruktur dan proyek besar udah mendesak harus dikerjain.

Koran Sinar Harapan (21 September 1967) ngewartain kalau kebijakan ini diambil biar perjudian yang udah terlanjur ada nggak lagi dilakuin secara diam-diam.

Pemerintah tau cuan dari judi ilegal udah sampe Rp300 juta setiap tahun. Tapi, duit sebesar itu malah jatuh ke tangan oknum pelindung aja dan nggak ngalir ke masyarakat.

Pemerintah DKI pengen duit haram itu berubah jadi bermanfaat.

Cuan Miliaran Buat Sekolah dan Rumah Sakit

Ali Sadikin akhirnya mutusin buat ngubah duit ilegal jadi legal dan bermanfaat.

Pada 21 September 1967, SK Gubernur No. 805/A/k/BKD/1967 diterbitin, ngesahin judi. Kasino legal pertama dibuka di Kawasan Petak Sembilan, Glodok, hasil kerja sama dengan WN China bernama Atang.

Catetannya, perjudian ini diizinin cuma buat WN China atau keturunan China di Indonesia aja, WNI nggak boleh ikut taruhan.

Bayangin, cuma dari kasino Petak Sembilan aja, Kompas (23 November 1967) ngumumin kalau pajak yang disetor ke pemerintah mencapai Rp25 juta setiap bulan.

Duit ini gede banget, Guys, setara Rp200-an miliar dengan nilai emas sekarang! Nggak lama, kasino juga dibuka di Ancol, nambahin gede cuan buat kas daerah.

Fix, duit itu dipake buat nyulap Jakarta.

Upgrade Jakarta Jadi Kota Modern

Selama aturan perjudian berlaku (sekitar 10 tahun), anggaran Jakarta melonjak drastis dari puluhan juta hingga Rp122 miliar di tahun 1977.

Ali Sadikin nggak pake lama, duit miliaran itu langsung digunain buat pembangunan Jakarta. Hasilnya nyata: jembatan, rumah sakit, hingga sekolah sukses dibangun dan ngubah Jakarta jadi kota modern.

Emang sih, kebijakan ini bikin Jakarta maju, tapi tetep nggak bertahan selamanya. Pada tahun 1974, pemerintah pusat akhirnya melarang perjudian secara total melalui UU No. 7 tahun 1974.

Kisah Ali Sadikin ini diangkat lagi di DPR buat nunjukin betapa power-nya duit dari sektor non-tradisional buat ngedongkrak pembangunan.

Statement:

Pemerintah DKI Jakarta yang dicatat Sinar Harapan

“Uang tersebut [hasil judi ilegal] jatuh ke tangan oknum pelindung perjudian tanpa bisa dirasakan oleh masyarakat. Pemerintah ingin uang hasil judi dipakai untuk membangun jembatan, jalanan, sekolah hingga rumah sakit.”

3 Poin Penting:

1. Solusi Out of The Box Anggaran: Gubernur Ali Sadikin melegalkan perjudian pada 1967 sebagai langkah ekstrem untuk mengatasi krisis anggaran pembangunan ibu kota, dengan tujuan mengalirkan dana ilegal ke kas pemerintah.

2. Keuntungan Digunakan Pembangunan Publik: Dana pajak dari kasino legal, yang nilainya setara ratusan miliar rupiah saat ini, digunakan secara langsung untuk membiayai proyek infrastruktur krusial, seperti jembatan, rumah sakit, dan sekolah di Jakarta.

3. Akhir Kebijakan dan Peningkatan Anggaran: Meskipun kebijakan kasino diakhiri oleh UU No. 7 tahun 1974, kebijakan tersebut berhasil melambungkan anggaran pembangunan Jakarta dari puluhan juta menjadi Rp122 miliar pada tahun 1977.