Data Bansos Bikin Bingung? Dinsos Jateng Ungkap Alasan Penentuan Desil yang Kadang Nggak Sesuai Lapangan

Persoalan penetapan kelompok kesejahteraan atau desil dalam penyaluran bantuan sosial (bansos) rupanya masih menjadi topik hangat yang banyak dikeluhkan masyarakat.

Banyak warga merasa klasifikasi ekonomi mereka yang tercatat di sistem tidak mencerminkan realitas hidup yang sebenarnya.

Menanggapi gelombang aduan tersebut, Dinas Sosial (Dinsos) Provinsi Jawa Tengah secara terbuka mengakui memang masih sering ditemukan ketidaksesuaian antara data resmi pusat dengan kondisi riil di lapangan.

Keresahan ini dinilai wajar karena salah sasaran data bisa berujung pada warga kurang mampu yang justru gigit jari tidak menerima hak bantuan mereka.

Pihak Dinsos Jateng mengonfirmasi bahwa skema penetapan desil sejatinya melibatkan rangkaian analisis teknis yang cukup kompleks di tingkat kementerian serta Badan Pusat Statistik (BPS), sehingga dinamika pemutakhiran data memerlukan alur koordinasi yang berkesinambungan.

Kerumitan Data di Pusat dan Peran Daerah Sebagai Jembatan Aspirasi

Pelaksana Harian (Plh) Kepala Dinsos Jawa Tengah, Isriadi Widodo, menjelaskan bahwa penentuan desil sepenuhnya diolah dan dikaji oleh pemerintah pusat.

Proses verifikasi yang melibatkan banyak variabel dan instansi tepercaya di tingkat nasional membuat pergerakan pemutakhiran data di daerah kadang memerlukan jeda waktu untuk sinkronisasi.

Meski begitu, Isriadi menegaskan bahwa pemerintah daerah tidak tinggal diam begitu saja.

Dinsos di tingkat daerah selalu siap mengawal, menjembatani, serta mengomunikasikan temuan fakta di lapangan apabila masyarakat menemukan indikasi data desil yang keliru atau tidak relevan lagi dengan kondisi ekonomi keluarga terkini.

Gerak Cepat Asesmen Lapangan dan Contoh Nyata Perubahan Kondisi Warga

Untuk membuktikan komitmen tersebut, Dinsos Jateng memanfaatkan potensi sumber daya sosial hingga ke tingkat desa dan kecamatan.

Petugas pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) serta tenaga kesejahteraan sosial akan diterjunkan langsung ke lokasi untuk melakukan verifikasi ulang atau asesmen faktual setiap kali ada aduan masyarakat yang masuk.

Isriadi mencontohkan kasus nyata seorang warga yang awalnya memiliki rumah layak namun mendadak jatuh miskin setelah menjual asetnya demi pengobatan sang istri yang sakit berat serta perawatan anak penyandang disabilitas.

Lewat mekanisme aduan dan pengujian ulang di lapangan, status warga tersebut akhirnya berhasil diperbarui hingga berhak menerima suntikan bantuan sosial dari pemerintah.

Alur Pelaporan Pemutakhiran Data Bansos Lewat Pendamping PKH

Bagi warga yang merasa klasifikasi desil dalam data pemerintah tidak sesuai dengan kondisi ekonominya saat ini, Dinsos Jateng mengimbau agar tidak perlu bingung.

Masyarakat dapat langsung melaporkan kendala tersebut melalui pendamping PKH di kantor kecamatan setempat atau mendatangi kantor Dinas Sosial terdekat untuk dipandu pengecekan di sistem Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).

Pemutakhiran data secara berkala menjadi kunci krusial agar alokasi anggaran bansos dari pemerintah dapat disalurkan secara tepat sasaran kepada warga yang benar-benar membutuhkan.

Langkah penetapan skala prioritas ini penting dijaga agar bantuan dapat menembus masyarakat yang paling membutuhkan intervensi ekonomi secara efektif.

Statement:

Isriadi Widodo, Plh. Kepala Dinas Sosial Jawa Tengah

“Yang namanya data memang tidak mudah. Banyak hal yang butuh proses pengkajian, baik dari BPS maupun berbagai kementerian terkait. Jadi ini murni ada di pusat. Memang kami beberapa kali juga menemukan aduan-aduan mengenai data yang tidak sesuai, terus kami juga melakukan survei di lapangan dengan potensi sumber daya sosial yang ada di desa maupun di kecamatan.”

“Kalau pemberian bansos tidak disesuaikan dengan kondisi kebutuhan masyarakat, anggaran pemerintah tidak akan cukup. Karena itu perlu ada prioritas siapa yang berhak diintervensi.”

3 Poin Penting:

• Penyebab Ketidaksesuaian Data Desil: Penentuan desil bansos merupakan proses kompleks di tingkat pusat (BPS dan kementerian), sehingga terkadang terjadi jeda antara data resmi dengan kondisi nyata di lapangan.

• Respon dan Asesmen Langsung Dinsos: Dinsos Jateng aktif menyisir aduan masyarakat dengan menerjunkan tenaga kesejahteraan sosial hingga tingkat desa/kecamatan untuk melakukan asesmen faktual di lapangan.

• Cara Lapor Pemutakhiran Data: Masyarakat yang merasa klasifikasi desilnya tidak sesuai dapat melapor melalui pendamping PKH di kecamatan atau ke Dinas Sosial agar data di DTKS diperbarui.