Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang melanda wilayah Kalimantan Barat (Kalbar) dinilai sudah berada dalam kondisi yang sangat mengkhawatirkan.
Dampak buruk dari musibah ini dilaporkan telah meluas ke berbagai sektor kehidupan masyarakat, sehingga membutuhkan penanganan skala besar yang lebih serius dari pemerintah pusat.
Kondisi darurat ini memicu dorongan kuat dari jajaran legislatif daerah agar penanganan krisis segera diambil alih sepenuhnya oleh instansi pusat.
Penatapan status khusus dinilai menjadi satu-satunya solusi ampuh untuk melipatgandakan bantuan serta infrastruktur mitigasi di lapangan.
Krisis Kesehatan ISPA dan Kelumpuhan Jalur Logistik
Anggota DPRD Kalbar dari Fraksi Hanura, Suib, menegaskan bahwa indikator bahaya karhutla tak boleh hanya diukur dari luasan hektar lahan yang terbakar semata.
Paparan kabut asap pekat yang menyelimuti pemukiman warga kini telah memicu lonjakan kasus Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA) secara masif di berbagai wilayah.
Dampak negatif tersebut juga merembet ke sektor ekonomi dan mobilitas masyarakat pedalaman.
Transportasi serta distribusi barang kebutuhan pokok untuk kawasan Kalimantan Barat bagian selatan dilaporkan mulai lumpuh total akibat jarak pandang yang sangat terbatas.
Krisis Air Bersih yang Mengancam Balita dan Ibu Hamil
Selain ancaman asap pekat, fenomena kekeringan yang menyertai karhutla makin memperparah penderitaan warga desa.
Ketersediaan air bersih yang makin menipis kini tak hanya mengganggu konsumsi air minum, tetapi juga mengancam kebutuhan dasar untuk memasak dan sanitasi harian.
Kondisi riskan ini sangat berdampak buruk bagi kelompok rentan seperti balita dan ibu hamil yang membutuhkan pasokan air bersih secara kontinyu.
Penanganan masalah vital ini dinilai sudah melampaui kapasitas kemampuan anggaran serta sumber daya yang dimiliki pemerintah daerah.
Perlunya Langkah Luar Biasa dan Evaluasi Perizinan Lahan
Melihat dampak karhutla yang makin masif menyentuh kebutuhan dasar warga, pemerintah pusat didesak untuk segera mengambil langkah luar biasa (extraordinary measures).
Penetapan status bencana nasional dipandang sebagai opsi paling realistis untuk mengerahkan kekuatan penuh dalam pemadaman dan penyaluran logistik bantuan.
Momen krusial ini hendaknya dimanfaatkan pemerintah untuk mengedepankan evaluasi menyeluruh terhadap sistem pencegahan bencana.
Pembenahan mendasar harus mencakup penataan ulang tata kelola perizinan lahan hingga pembatasan aktivitas memicu kebakaran agar tragedi serupa tak terus berulang setiap musim kemarau.
Solusi Permanen demi Keselamatan Masyarakat Kalbar
Mitigasi bencana yang kuat serta pembentukan infrastruktur penanggulangan karhutla permanen menjadi harga mati yang harus diwujudkan dalam waktu dekat.
Penguatan sistem ini penting dilakukan demi menjaga keselamatan ekosistem lingkungan serta kesehatan generasi mendatang.
Sinergi yang solid antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat menjadi kunci utama untuk memutus mata rantai krisis karhutla di Kalimantan Barat secara tuntas.
Keselamatan dan kesehatan masyarakat harus tetap ditempatkan sebagai prioritas tertinggi di atas segalanya.
Statement:
Suib, Anggota DPRD Kalbar dari Fraksi Hanura
“Reputasi kerugian kita sudah banyak, yaitu banyak warga kita itu sudah mengalami ISPA. Berarti poin itu sudah tercukup. Kalau untuk menangani semuanya, saya kira hanya pusat.”
“Harapan kami, mulai dari mitigasi kelemahan kita di mana, apakah kita sudah overload terkait masalah pengeluaran izin, terkait pembatasan permasalahan, hanya bisa melalui status bencana nasional.”
“Sedangkan kita ketahui di Kalimantan Barat untuk memobilisasi transportasi barang kebutuhan masyarakat di daerah selatan itu sangat bergantung terhadap angkutan. Ini sudah mulai lumpuh.”
“Kita tidak bisa membayangkan balita, ibu-ibu hamil untuk memasak. Kalau air minum mungkin bisa diupayakan, tapi untuk memasak dan kebutuhan sehari-hari sangat-sangat riskan sekali.”
3 Poin Penting:
-
Dorongan Status Bencana Nasional: DPRD Kalbar mendesak pemerintah pusat mengambil alih penanganan karhutla dan menetapkannya sebagai bencana nasional karena dampaknya yang sudah meluas.
-
Dampak Sektor Kesehatan dan Ekonomi: Karhutla menyebabkan maraknya kasus ISPA pada warga, kelumpuhan jalur transportasi logistik, serta krisis air bersih bagi balita dan ibu hamil.
-
Evaluasi Perizinan dan Mitigasi: Diperlukan evaluasi menyeluruh terkait tata kelola perizinan lahan dan pembatasan aktivitas pemicu kebakaran agar bencana tidak terus berulang setiap musim kemarau.
