Presiden Prabowo Subianto mengeluarkan arahan baru yang berpotensi mengubah peta pengelolaan pertambangan Indonesia. Ia meminta agar minimal 70% hasil dari seluruh Izin Usaha Pertambangan (IUP) dinikmati negara.
Bahkan, pemerintah membuka peluang untuk mengambil alih saham perusahaan tambang apabila langkah tersebut diperlukan demi memperbesar manfaat sumber daya alam bagi masyarakat.
Pernyataan itu disampaikan Prabowo saat membuka Tanwir dan Milad ke-114 Muhammadiyah di Palu, Sulawesi Tengah, Sabtu (14/11/2026).
Menurutnya, investor tetap dapat berpartisipasi dalam kegiatan pertambangan, tetapi keuntungan setelah modal investasi kembali harus lebih banyak dinikmati bangsa Indonesia.
Arahan ini sekaligus memunculkan pertanyaan penting: seberapa besar sebenarnya nilai kekayaan tambang Indonesia dan berapa bagian yang selama ini diterima negara?
Target 70% dan Peluang Penguasaan Saham
“Semua izin tambang, semua IUP mulai dari sekarang minimal 70% harus dinikmati oleh negara. Bila perlu dikuasai saham-sahamnya,” kata Prabowo dalam pidatonya di hadapan peserta Tanwir Muhammadiyah.
Ia juga menegaskan bahwa investor tetap diperbolehkan menanamkan modal. Namun, setelah investasi mereka kembali, keuntungan mayoritas harus dinikmati bangsa Indonesia.
Prabowo mengaitkan arahan tersebut dengan Pasal 33 dan Pasal 34 Undang-Undang Dasar 1945. Ia menilai pengelolaan kekayaan alam harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat Indonesia.
Meski demikian, target 70% tersebut masih membutuhkan penjelasan teknis, terutama mengenai dasar perhitungan, bentuk penerimaan negara, mekanisme pembagian keuntungan, serta penerapannya terhadap izin dan kontrak pertambangan yang sudah berjalan.
Nilai Ekspor Batu Bara Besar, Berapa yang Masuk ke Negara?
Besarnya nilai ekonomi sektor pertambangan terlihat dari perdagangan batu bara.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) yang dikutip dalam laporan CNBC Indonesia, volume ekspor batu bara Indonesia pada Januari–September 2026 mencapai 255,05 juta ton, turun 10,58% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.
Namun, nilai ekspornya justru meningkat 4,86% menjadi USD18,81 miliar atau sekitar Rp341,2 triliun dengan asumsi kurs Rp18.138 per dolar AS.
Pada periode yang sama, Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari sumber daya alam nonmigas tercatat Rp132,2 triliun.
Angka ini menunjukkan besarnya penerimaan negara dari sektor nonmigas, tetapi tidak bisa langsung dibandingkan dengan nilai ekspor batu bara seolah-olah keduanya memiliki cakupan yang sama.
PNBP tersebut mencakup sektor nonmigas yang lebih luas, sedangkan nilai ekspor yang dibahas hanya merujuk pada batu bara. Karena itu, perbandingan perlu memperhatikan jenis komoditas dan komponen penerimaan yang dihitung.
Laba Emiten Tambang Ikut Menjadi Sorotan
Gambaran lain terlihat dari kinerja lima perusahaan tambang yang tercatat di Bursa Efek Indonesia, yakni Adaro Andalan Indonesia (AADI), Bayan Resources (BYAN), Golden Energy Mines (GEMS), Bumi Resources (BUMI), dan Bukit Asam (PTBA).
Berdasarkan data dalam materi yang dikutip, gabungan laba bersih yang diatribusikan kepada pemilik entitas induk pada semester I-2026 mencapai Rp23,81 triliun.
Jumlah tersebut meningkat 31,40% dibandingkan Rp18,12 triliun pada semester I-2025. Pertumbuhan laba ini menjadi salah satu alasan pentingnya pengawasan terhadap kewajiban fiskal perusahaan.
Namun, besarnya laba tidak otomatis menunjukkan besaran kontribusi perusahaan kepada negara. Pembayaran royalti dan PNBP, pajak penghasilan, serta restitusi harus dilihat secara terpisah sebelum menghitung penerimaan bersih pemerintah.
Bahkan, terdapat perbedaan struktur pelaporan antarperusahaan. Pada BUMI, misalnya, Kaltim Prima Coal (KPC) dicatat sebagai ventura bersama dengan metode ekuitas sehingga pembayaran pajak dan royalti KPC tidak seluruhnya tercermin dalam arus kas konsolidasian BUMI.
Artinya, penilaian kontribusi perusahaan perlu membaca laporan keuangan secara menyeluruh, bukan hanya membandingkan laba bersih.
Pengawasan Harga dan Kewajiban Perusahaan Jadi Kunci
Persoalan lain yang perlu diperhatikan adalah perbedaan harga batu bara.
Materi yang menjadi dasar laporan mencatat bahwa pada 2025 harga ekspor implisit gabungan batu bara dan lignit mencapai USD57,63 per ton, sedangkan rata-rata seri harga internasional NCFMc2 sebesar USD108,52 per ton.
Namun, selisih tersebut belum dapat langsung dianggap sebagai bukti kerugian negara. Kualitas batu bara, kandungan kalori, waktu transaksi, tujuan pengiriman, dan ketentuan penyerahan dapat menghasilkan perbedaan harga yang cukup besar.
Dengan demikian, arahan Prabowo mengenai target 70 persen bukan hanya soal mengambil alih saham atau memperbesar porsi keuntungan negara.
Pemerintah juga perlu memastikan data produksi, kualitas komoditas, volume pengapalan, harga jual, hingga pembayaran pajak dan royalti tercatat secara transparan.
Tantangannya adalah menerjemahkan target tersebut menjadi aturan yang jelas, memberikan kepastian bagi investor, serta memastikan manfaatnya benar-benar kembali kepada masyarakat melalui penerimaan negara dan pengelolaan sumber daya alam yang akuntabel.
Statement:
Presiden Prabowo Subianto
“Karena kita butuh mungkin modal, dia masukin modal, boleh. Investasi Anda kembali, sesudah itu keuntungan harus mayoritas bangsa Indonesia.”
3 Poin Penting:
- Target 70 persen: Prabowo meminta minimal 70 persen hasil pengelolaan seluruh IUP dinikmati negara dan membuka peluang penguasaan saham perusahaan tambang.
- Nilai ekonomi besar: Nilai ekspor batu bara Indonesia pada Januari–September 2026 mencapai sekitar Rp341,2 triliun, sementara PNBP SDA nonmigas tercatat Rp132,2 triliun. Kedua angka memiliki cakupan berbeda sehingga tidak bisa dibandingkan secara langsung.
- Pengawasan harus diperkuat: Pemerintah perlu mencocokkan data produksi, kualitas, harga jual, pengapalan, pajak, royalti, dan PNBP agar hak negara dapat dihitung secara akurat.


