Protes Kebijakan Larangan Studi Tur, Serikat Pekerja Pariwisata Jabar Ajukan Pemakzulan Gubernur Dedi Mulyadi

Serikat Para Pekerja Pariwisata Jabar (SP3JB) berencana mengajukan pemakzulan Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, melalui DPRD Jabar.

Langkah ini diambil sebagai bentuk protes terhadap kebijakan Gubernur yang tertuang dalam Surat Edaran (SE) Gubernur Jabar Nomor 45/PK.03.03/KESRA, yang melarang kegiatan studi tur.

Kebijakan yang Merugikan Pelaku Usaha

SP3JB menilai kebijakan tersebut merugikan para pelaku usaha pariwisata di Jawa Barat, meskipun Surat Edaran tersebut ditujukan untuk sekolah.

Menurut mereka, kebijakan ini melanggar Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, khususnya Pasal 76 huruf b, yang melarang kepala daerah membuat kebijakan yang merugikan kepentingan umum atau meresahkan masyarakat.

Sebagai langkah awal, SP3JB akan menyampaikan bukti dan fakta terkait dampak kebijakan ini kepada Komisi terkait di DPR RI di Jakarta, sebelum kemudian mengajukannya ke DPRD Provinsi Jabar yang memiliki kewenangan untuk melakukan pemakzulan.

Aksi unjuk rasa yang seharusnya digelar hari ini di Gedung Sate, Bandung, ditunda untuk memberi ruang bagi proses diplomasi dan dialog dengan pihak legislatif.

Seperti diberitakan CNN Indonesia, SP3JB meminta Gubernur Dedi Mulyadi untuk mengkaji ulang dan mencermati rekomendasi revisi yang mereka ajukan. Hingga berita ini diturunkan, belum ada tanggapan resmi dari pihak Gubernur Dedi Mulyadi.

Statement:

Perwakilan SP3JB, Herdi Sudarjda

“Sesuai dengan peraturan pemerintah tentang pemerintahan daerah. Di situ ada klausul atau pasal yang bunyinya adalah jika kepala daerah mengeluarkan kebijakan yang berdampak kepada ekonomi lah yang bisa diajukan pemakzulan.”

“Kita punya bukti, punya fakta bahwa memang kebijakan Gubernur Jabar itu adalah kebijakan internal ya. Internal dia untuk sekolah, bukan untuk pariwisata memang. Tapi kebijakan internal untuk sekolah tersebut berdampak kepada usaha dan para pelaku usaha yang ada di Jawa Barat.”