Transportasi publik di Kota Kembang belakangan ini lagi diterpa isu panas yang memantik perhatian warga lokal, terutama para perantau muda.
Berdasarkan cetak biru kebijakan terbaru, Terminal Cicaheum yang selama ini jadi saksi bisu perjuangan kaum urban resmi diputuskan untuk disuntik mati.
Terminal legendaris di kawasan Bandung Timur ini rencananya bakal dialihfungsikan secara total menjadi depo modern untuk Bus Rapid Transit (BRT) Bandung Raya.
Kendati tenggat waktu pengosongan sudah memasuki hari H, realisasi di lapangan ternyata tidak berjalan mulus sesuai rencana yang diketok pemerintah.
Alih-alih sepi, atmosfer di Terminal Cicaheum terpantau masih sangat hidup dengan deru mesin bus antarkota yang menolak angkat kaki.
Banyak kru armada angkutan massal yang secara taktis memilih bertahan dan tetap melayani ekosistem penumpang seperti biasa, mengabaikan instruksi perpindahan ke Terminal Leuwipanjang.
Titik Pusat Perjalanan Timur Jawa yang Masih Padat Jadwal Keberangkatan
Bagi masyarakat Kota Bandung, Terminal Cicaheum sejatinya merupakan urat nadi transportasi kasta tertinggi menuju wilayah timur Pulau Jawa.
Saban hari, kawasan ini menjadi titik kumpul utama bagi armada bus menuju destinasi favorit seperti Yogyakarta, Solo, Wonosobo, hingga Surabaya.
Tidak heran jika kebijakan penutupan fungsional ini langsung memicu gelombang perdebatan sengit di ruang digital maupun di area ruang tunggu terminal.
Kenyataan di lapangan per hari ini menunjukkan aktivitas loket tiket penyeberangan jalur darat masih beroperasi penuh tanpa ada tanda-tanda pengurangan jadwal.
Bus Antar Kota Dalam Provinsi (AKDP) tujuan Garut dan Tasikmalaya terpantau masih menaikkan penumpang di jalur pemberangkatan resmi.
Para pelaku usaha transportasi jaman sekarang mengaku terpaksa nekat tetap menarik narasi operasional di Cicaheum karena merasa skema perpindahan yang ditawarkan masih sangat buram.
Polemik Kompensasi Pedagang Kecil yang Belum Menemui Titik Terang
Aksi bertahan massal ini nyatanya tidak hanya digerakkan oleh para sopir dan kondektur bus, melainkan disokong penuh oleh komunitas pedagang asongan lokal.
Proyek alih fungsi terminal menjadi depo BRT secara otomatis membawa konsekuensi penggusuran lapang bagi puluhan unit kios UMKM. Hingga detik ini, urusan uang ganti rugi atau kompensasi tempat relokasi usaha yang baru dinilai masih jauh dari kata sepakat.
Situasi pelik ini melahirkan solidaritas interaktif antara pekerja transportasi fungsional dengan para pemilik warung kelontong di dalam terminal.
Pihak pekerja loket menegaskan tidak akan sudi pindah ke Terminal Leuwipanjang sebelum ada kejelasan nasib bagi rekan-rekan pedagang yang mencari sesuap nasi.
Ketidakpastian regulasi inilah yang menjadi dalang utama mengapa instruksi pengosongan dari dinas terkait berakhir menjadi polemik agraria yang berkepanjangan.
Keluhan Tambahan Biaya Operasional BBM dan Tuntutan Sosialisasi Matang
Di sisi lain, penolakan ini juga didasari oleh kalkulasi bisnis yang matang dari para pelaku industri otobus (PO) lokal.
Pemindahan basis armada ke Bandung bagian selatan dinilai bakal menambah beban biaya operasional harian yang cukup membengkak, terutama untuk pembelian bahan bakar minyak (BBM).
Kondisi Terminal Leuwipanjang yang dinilai masih sepi penumpang juga memicu kekhawatiran para kru bus akan potensi boncos akibat penurunan pendapatan harian.
Para pengguna jasa transportasi harian pun ikut menyuarakan kritik tajam terkait minimnya manajemen sosialisasi transisi dari pihak pemerintah kota.
Kebijakan yang terkesan mendadak dan ujug-ujug ini dianggap kurang memikirkan efek domino terhadap kenyamanan serta ongkos transit para penumpang dari wilayah Bandung Timur.
Publik kini mendesak adanya ruang dialog yang lebih inklusif agar proyek modernisasi angkutan massal BRT tidak mengorbankan hajat hidup masyarakat kecil.
3 Poin Penting:
-
Proses pengalihan aktivitas transportasi dari Terminal Cicaheum ke Terminal Leuwipanjang mengalami kendala di lapangan karena sejumlah armada bus memilih bertahan.
-
Alih fungsi Terminal Cicaheum menjadi depo BRT Bandung Raya memicu polemik akibat belum adanya kejelasan kompensasi bagi para pedagang kecil di kawasan terminal.
-
Kru bus dan warga menilai pemindahan paksa tersebut menambah beban operasional biaya BBM serta mengkritik minimnya proses sosialisasi dari pihak pemerintah.
