Kabar mengejutkan datang dari kawasan Taman Nasional Ujung Kulon (TNUK), Kabupaten Pandeglang, Banten.
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menetapkan kawasan perairan di sekitar taman nasional tersebut masuk dalam peta Wilayah Usaha Pertambangan (WUP).
Keputusan ini langsung menarik perhatian karena Ujung Kulon dikenal sebagai kawasan konservasi penting sekaligus habitat terakhir badak Jawa yang keberadaannya sangat dilindungi.
Penetapan tersebut tertuang dalam Keputusan Menteri ESDM Nomor 65.K/MB.01/MEM.B/2026 tentang Wilayah Pertambangan Provinsi Banten.
Regulasi yang ditetapkan pada 12 Februari 2026 itu telah ditandatangani Menteri ESDM Bahlil Lahadalia.
Dalam keputusan tersebut, pemerintah membagi wilayah pertambangan di Banten ke dalam tiga klasifikasi, yakni Wilayah Usaha Pertambangan (WUP), Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR), dan Wilayah Pencadangan Negara (WPN).

Apa Arti Penetapan WUP di Sekitar Taman Nasional?
Jika melihat peta lampiran keputusan tersebut, kawasan perairan di sekitar TNUK ditandai dengan warna krem yang menunjukkan status WUP.
Sementara itu, kawasan Taman Nasional Ujung Kulon sendiri ditandai warna putih atau berada di luar wilayah pertambangan. Adapun Wilayah Pencadangan Negara ditandai dengan arsiran merah.
Perbedaan warna ini penting karena menunjukkan bahwa wilayah perairan di sekitar taman nasional memiliki status tata ruang pertambangan yang berbeda dengan kawasan konservasi utamanya.
WUP merupakan wilayah yang menjadi dasar bagi Menteri ESDM dan gubernur untuk menetapkan Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP).
Cakupannya meliputi berbagai komoditas, mulai dari mineral logam, batu bara, mineral bukan logam, mineral bukan logam jenis tertentu, hingga batuan.
Artinya, penetapan WUP merupakan bagian dari proses perencanaan dan pengelolaan potensi pertambangan, bukan keputusan yang secara otomatis memberikan izin kepada perusahaan untuk langsung melakukan eksploitasi.
Masuk Peta Tambang Bukan Berarti Besok Langsung Dikeruk!
Hal yang perlu digarisbawahi, masuknya suatu kawasan ke dalam peta WUP tidak otomatis membuat wilayah tersebut bisa langsung ditambang.
Masih ada tahapan lanjutan, termasuk penetapan WIUP, proses perizinan, serta pemenuhan persyaratan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Dalam konteks perairan sekitar Ujung Kulon, status WUP saat ini belum dapat disamakan dengan izin operasional pertambangan. Jadi, anggapan bahwa aktivitas penambangan sudah pasti akan berlangsung di sana perlu diluruskan.
Selain WUP, keputusan tersebut juga mengatur WPR dan WPN. WPR menjadi dasar penerbitan izin pertambangan rakyat dengan memperhatikan kriteria yang berlaku.
Sementara itu, WPN merupakan wilayah yang dapat diusahakan sebagian atau seluruhnya melalui perubahan status menjadi Wilayah Usaha Pertambangan Khusus (WUPK), sepanjang memenuhi ketentuan hukum.
Ketiga klasifikasi ini memiliki fungsi berbeda dalam pengelolaan sumber daya mineral dan batu bara di Indonesia.
Luas Ujung Kulon Capai 105 Ribu Hektare, Bagaimana Nasib Ekosistemnya?
Persoalan ini semakin menarik perhatian karena cakupan pengelolaan Taman Nasional Ujung Kulon ternyata tidak hanya meliputi daratan, tetapi juga kawasan perairan di sekitarnya.
Berdasarkan peta wilayah kerja yang ditampilkan melalui situs resmi Balai Taman Nasional Ujung Kulon, Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem Kementerian Kehutanan, luas kawasan TNUK tercatat mencapai 105.694,46 hektare.
Angka tersebut terdiri dari sekitar 61.357 hektare daratan dan 44.337 hektare perairan.
Meski penetapan WUP tidak serta-merta membuka aktivitas pertambangan, kondisi ini tetap perlu mendapat perhatian serius dari pemerintah dan masyarakat.
Kawasan Ujung Kulon memiliki nilai ekologis yang sangat penting, terutama sebagai habitat badak Jawa yang berstatus kritis.
Karena itu, kejelasan batas wilayah, kajian lingkungan, transparansi perizinan, dan perlindungan ekosistem laut maupun darat harus menjadi perhatian utama.
Publik tentu berharap pengelolaan potensi sumber daya alam tidak mengorbankan kawasan konservasi yang menjadi warisan penting bagi generasi mendatang.
3 Poin Penting:
-
Perairan sekitar Ujung Kulon masuk WUP: Penetapan tersebut tercantum dalam Kepmen ESDM Nomor 65.K/MB.01/MEM.B/2026 tentang Wilayah Pertambangan Provinsi Banten.
-
Belum otomatis bisa ditambang: Status WUP masih membutuhkan tahapan penetapan WIUP, perizinan, dan pemenuhan persyaratan lainnya.
-
Ekosistem Ujung Kulon perlu dilindungi: Kawasan taman nasional memiliki luas 105.694,46 hektare, termasuk 44.337 hektare wilayah perairan yang menjadi bagian dari cakupan pengelolaannya.

